Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
“Kewenangan kami memang di SMP. Kami akan terus mengevaluasi sitem zonasi tersebut agar ke depannya lebih baik,” ungkapnya, Senin (9/7/2018).
Dia mengaku, selama ini dalam proses PPDP untuk SMP, tidak ada masalah. Hanya, untuk calon siswa yang ada di pinggiran, tidak bisa masuk ke kota. Itu dikarenakan adanya sistem zonasi yang membatasi calon peserta yang ada di pinggiran, tidak bisa masuk ke SMP perkotaan.
“Selama ini tidak ada masalah. Paling-paling yang dikeluhkan pihak sekolah kan hanya kekurangan siswa. Tetapi, kemarin saya juga sudah meminta Disdikbud Pati untuk memperpanjang jadwal pendaftaran,” ujarnya.
Sementara ketika ditanya tentang penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru-baru ini banyak disalahgunakan untuk proses pendaftaran PPDB, dia mengaku tidak ingin mengintervensi. Mengingat, ibu bukan wilayahnya.
“Kalau yang jadi persoalan saat ini kan SMA/SMK. Nah, masalah itu bukan menjadi kewenangan saya. Yang menerbitkan SKTM itu juga bukan pemda, tetapi ada di masing-masing desa,” terangnya.
- 38 SMP di Pati Kekurangan Siswa, Ini Daftarnya
- Ratusan Orang Tua di Pati Ketakutan Setelah Daftarkan Anaknya dengan SKTM Palsu
Baca Juga
Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik
WhatsApp Channel
&
Google News



