Terkait Permen LHK Nomor 20, BKSDA Jateng Belum Dapat Arahan

Murianews, Pati - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, menyebut belum mendapatkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait pemberlakukan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Hanya, munculnya Permen itu muncul lantaran adaya penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (LIPI) bahwa telah terjadi penurunan populasi berbagai spesies burung di habitat alamnya. Bahkan, penurunan itu tercatat lebih dari 50 persen. Penelitian itu dilakukan mulai dari tahun 2000 hingga saat ini. “Secara teknis, kami belum mendapatkan arahan. Kalaupun di dalamnya terdapat pendataan maupun pendaftaran jenis burung yang dipelihara oleh warga, itu merupakan bagian dari proses pemberlakukan Permen tersebut,” jelas Kepala Resort BKSDA Jateng, Arif Susiyoko Selasa (14/8/2018). Ia menyebut, pada prinsipnya Permen tersebut tibak berlaku surut. Oleh karena itu, pihaknya sudah ditunjuk oleh kementerian untuk membentuk posko, guna menetapkan petugas untuk melakukan penerimaan laporan masyarakat yang menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi itu. “Kalau misalnya dari pihak pecinta burung ataupun penangkaran membutuhkan bimbingan, kami akan siap mendampingi. Kami juga siap untuk melakukan pendaftaran dan pendataan,” ujarnya kepada awak media. Baca : Kicau Mania Pati Geruduk Kantor DPRD Dia mengaku, sampai saat ini permen itu juga belum ada pemberlakuan secara komprehensif untuk di wilayah Jateng. Namun, karena permen itu juga melibatkan instansi lain, seperti kepolisian, tentunya nanti akan ada koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan teknisnya. “Kami masih menunggu arahan dari KSDA untuk pemberlakukan itu. Untuk di Pati sendiri, kami juga belum menemukan adanya penangkapan terkait pemeliharaan burung yang termasuk dilindungi itu,” tutupnya. Editor : Ali Muntoha