Indomaret Tampung 20 Persen Produk UMKM,  Djoko Udjianto: Seharusnya Bisa Lebih

Murianews, Pati - Ketentuan pihak Indomaret terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pati bisa masuk ke Indomaret maksimal 20 persen, mendapatkan tanggapan dari Anggota DPR RI, Djoko Udjianto. Dia mengatakan, seharusnya produk UMKM bisa masuk ke toko modern lebih dari 20 persen. “Kalau toko medern hanya membatasi 20 persen untuk produk UMKM, itu sangat tidak benar. Seharunya, yang bisa masuk itu justru lebih banyak. Apalagi, saat ini pemerintah tengah mengembangkan ekonomi kreatif yang seharusnya juga didukung oleh perusahaan besar,” ungap Djoko saat berkunjung ke Pati beberapa waktu lalu. Dia mengaku, saat ini sudah banyak produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat. Rata-rata yang menjadi permasalahan mereka setelah memproduksi adalah dalam hal pemasaran. Inilah pentingnya menggandeng toko modern untuk membantu memasarkan produk mereka. “Kemudian, untuk persyaratan masuknya barang ke toko modern juga harus dipermudah. Ini juga menjadi permasalahan tersendiri.  Saya sering mendapatkan keluhan terkait hal itu. Bahkan, di tingkat legislatif, kami juga sudah berkali-kali membahasnya,” tegas Djoko. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting untuk memberikan kemudahan dalam mengurus legalitas usaha. Misalnya, lanjut Djoko, segala macam perizinan usaha untuk UMKM, sebisa mungkin dipermudah atau bahkan difasilitasi oleh pemerintah. “Kalau mengurus perizinan saja susah, bagaimana ekonomi kreatif masyarakat ini akan berkembang. Seharusnya ada regulasi yang dapat memperbudah pelaku UMKM ini. Inikan untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan,” tegasnya. Dia menegaskan, para pelaku usaha juga harus diberi kemudahan dalam menjual hasil produknya, untuk itu pemerintah harus dapat menjadi developer maupun membeli barang produksi dengan harga yang baik, kemudian di pasarkan kepada masyarakat dengan harga yang murah. “Tanggung jawab pemerintah harus jadi offtaker, kalau hal tersebut dilakukan oleh pemerintah maka sudah tidak sulit lagi untuk mendapatkan permodalan. Kemudian pemerintah memasarkan kembali kepada masyarakat dengan harga yang murah, itu sebenarnya bentuk subsidi yang benar,” tandasnya. Editor: Supriyadi