Hal itu seperti diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Turi Atmoko, Selasa (8/10/2019). Dia mengatakan, pada Perubahan APBD tahun ini memang pemerintah menyiapkan untuk pengadaan mobil dinas baru.
“Sekitar 10 kendaraan baru yang akan diadakan di Perubahn APBD ini,” katanya.
Ia menyebut, pengadaan mobil dinas baru itu dilakukan untuk kendaraan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau setara kepala dinas yang baru. Yakni menyesuaikan kendaraan dinas OPD yang lainnya agar tidak berbeda standarnya.
Sementara yang akan mendapatkan mobil dinas baru itu diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Satpol PP serta staf ahli.
“Anggarannya untuk 10 mobil itu sekitar Rp 2,85 miliar. Nanti akan didistribusikan ke masing-masing OPD untuk pengadaan sendiri,” ujarnya.
Dana itu akan digunakan untuk membeli 10 unit Toyota Inova G 2.0. Mobil ini yang disebutnya sesuai dengan standar.
“Tujuannya agar sama untuk seluruh OPD jadi tidak terjadi kesenjangan antar OPD,” terangnya.
“Tujuannya agar sama untuk seluruh OPD jadi tidak terjadi kesenjangan antar OPD,” terangnya.Untuk di lingkungan DPRD Pati sendiri diakuinya yang mendapatkan mobil dinas adalah sekretaris DPRD (setwan). Sedangkan untuk pimpinan dewan sudah dilakukan pengadaan di tahun sebelumnya. Sehingga saat ini telah sesuai dengan standar.Dia juga mengatakan, tahun ini selain adanya pengadaan juga ada pelelangan mobil dinas. Tercatat ada sekitar 12 mobil dan 42 motor yang akan dilelang. Jumlah itu berdasarkan usulan dari OPD.Alasannya, karena kendaraan dinas tersebut dinilai sudah tidak efisien. Daripada operasionalnya menjadi tinggi, maka dilakukan lelang. Salah satu pertimbangannya yakni untuk mobil telah berusia minimal 10 tahun."Jika berusia lebih dari 10 tahun tapi masih layak pun ada kemungkinan tidak disetujui untuk dilelang. Apabila kondisinya memang dinilai tidak layak, maka dimungkinkan untuk disetujui dilelang," pungkasnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Pati - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tengah menganggarkan Rp 2,8 miliar untuk membeli mobil dinas baru. Anggaran tersebut diperoleh dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.
Hal itu seperti diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Turi Atmoko, Selasa (8/10/2019). Dia mengatakan, pada Perubahan APBD tahun ini memang pemerintah menyiapkan untuk pengadaan mobil dinas baru.
“Sekitar 10 kendaraan baru yang akan diadakan di Perubahn APBD ini,” katanya.
Ia menyebut, pengadaan mobil dinas baru itu dilakukan untuk kendaraan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau setara kepala dinas yang baru. Yakni menyesuaikan kendaraan dinas OPD yang lainnya agar tidak berbeda standarnya.
Sementara yang akan mendapatkan mobil dinas baru itu diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Satpol PP serta staf ahli.
“Anggarannya untuk 10 mobil itu sekitar Rp 2,85 miliar. Nanti akan didistribusikan ke masing-masing OPD untuk pengadaan sendiri,” ujarnya.
Dana itu akan digunakan untuk membeli 10 unit Toyota Inova G 2.0. Mobil ini yang disebutnya sesuai dengan standar.
“Tujuannya agar sama untuk seluruh OPD jadi tidak terjadi kesenjangan antar OPD,” terangnya.
Untuk di lingkungan DPRD Pati sendiri diakuinya yang mendapatkan mobil dinas adalah sekretaris DPRD (setwan). Sedangkan untuk pimpinan dewan sudah dilakukan pengadaan di tahun sebelumnya. Sehingga saat ini telah sesuai dengan standar.
Dia juga mengatakan, tahun ini selain adanya pengadaan juga ada pelelangan mobil dinas. Tercatat ada sekitar 12 mobil dan 42 motor yang akan dilelang. Jumlah itu berdasarkan usulan dari OPD.
Alasannya, karena kendaraan dinas tersebut dinilai sudah tidak efisien. Daripada operasionalnya menjadi tinggi, maka dilakukan lelang. Salah satu pertimbangannya yakni untuk mobil telah berusia minimal 10 tahun.
"Jika berusia lebih dari 10 tahun tapi masih layak pun ada kemungkinan tidak disetujui untuk dilelang. Apabila kondisinya memang dinilai tidak layak, maka dimungkinkan untuk disetujui dilelang," pungkasnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Ali Muntoha
