Pertanyakan Nasib, Puluhan Staf Desa Geruduk DPRD Pati

Mereka resah terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Pasalnya, di dalam regulasi itu tidak menyebutkan adanya staf desa, melainkan hanya perangkat desa.

Para anggota PPDI ini ditemui Komisi A DPRD Pati besama bersama Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati. Mereka meminta agar dalam Revisi Perda SOTK pemda bisa mengakomodir nasib para staf pemdes.

Ketua PPDI Pati Sumarlan mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan agar dalam perda yang baru nanti, posisi staf desa dimasukan di pasal peralihan perangkat desa lainnya.

“Jadi kita aman. Dan penghasilannya sama dengan perangkat desa lainnya, yakni setara II A,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menuntut terkait jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan purna tugas yang menjadi hak-hak semua perangkat desa. Sehingga staf pun bisa mendapatkan perlakuan yang sama.

"Setidaknya staf juga diperhatikan. Sebab, kami ini juga bagian dari perangkat desa," ujarnya.
"Setidaknya staf juga diperhatikan. Sebab, kami ini juga bagian dari perangkat desa," ujarnya.Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo mengatakan, Kabupaten Pati memiliki regulasi tentang SOTK Desa. Hanya saja setelah perda itu ditetapkan pada April 2015, terbit Peraturan Mendagri tentang SOTK Pemdes terbaru pada Desember 2015.Sehingga mau tidak mau semenjak terbit Permendagri yang baru itu Perda tentang SOTK Desa harus direvisi.“Dalam hal ini, kita tidak menyalahkan pemkab, karena ada pasal tentang klasifikasi desa di regulasi itu, dan adanya perintah untuk melaksanakan perundang-undangan untuk menunggu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai sekarang belum turun,” jelasnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Ali Muntoha