"Kami yakin, Polres Pati bisa masuk zona integritas. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel," katanya.
Dia juga menekankan akan memperkuat layanan berbasis online, terutama dalam proses perpanjangan pajak motor tahunan. Pemilik kendaraan bisa menggunakan aplikasi Sakpole untuk mengurus perpanjangan pajak.
Dengan aplikasi itu, tentunya akan memudahkan masyarakat. Karena mereka tidak perlu mengurus langsung ke kantor, tetapi bisa
online. Baru ketika pajak sudah selesai, pemilik bisa mengambil hasil cetak STNK di kantor.
"Kalau
online ini menghindari kontak langsung antara petugas dan pemohon, sehingga itu bisa meminimalisir praktik korupsi," terangnya.
Sementara Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh pencanangan ini. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.
"Di lingkungan instansi vertikal, beberapa waktu lalu saya juga menyaksikan pencanangan zona integritas di KPPN, Kajari, PN, PA, dan lain-lain. Adapun di lingkungan pemerintah daerah, kami sendiri juga melakukan langkah serupa," ungkap Haryanto.
"Di lingkungan instansi vertikal, beberapa waktu lalu saya juga menyaksikan pencanangan zona integritas di KPPN, Kajari, PN, PA, dan lain-lain. Adapun di lingkungan pemerintah daerah, kami sendiri juga melakukan langkah serupa," ungkap Haryanto.Menurut dia, langkah mengurangi sekaligus menghilangkan praktik ilegal di lingkungan aparatur pemerintahan telah berlangsung lama. Namun demikian, upaya ini memang perlu diformalkan dalam bentuk pencanangan dan pembacaan deklarasi. Hal ini demi memberi kesan positif di hadapan masyarakat."Kita setapak demi setapak mengurangi dan menghilangkan yang selama ini menjadi catatan besar di masyarakat. Memang kadang masyarakat menilai secara general. Citra negatif institusi pemerintahan telah terbangun sejak puluhan tahun lalu. Sekarang pun di setiap pelayanan pasti masih ada anggapan demikian," ucap dia.Haryanto menambahkan, dengan masih adanya citra negatif di pandangan masyarakat, komitmen memberantas praktik ilegal di institusi pelayanan publik perlu terus dipertegas. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Pati – Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa'at melakukan penandatanganan zona integritas wilayah bebas korupsi di gedung Mantabrata, Jumat (13/3/2020). Dalam penandatanganan tersebut, orang nomor satu di Polres Pati itu berjanji akan semakin memperkuat pelayanan online. Khususnya dalam proses pelayanan pajak motor tahunan.
"Kami yakin, Polres Pati bisa masuk zona integritas. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel," katanya.
Dia juga menekankan akan memperkuat layanan berbasis online, terutama dalam proses perpanjangan pajak motor tahunan. Pemilik kendaraan bisa menggunakan aplikasi Sakpole untuk mengurus perpanjangan pajak.
Dengan aplikasi itu, tentunya akan memudahkan masyarakat. Karena mereka tidak perlu mengurus langsung ke kantor, tetapi bisa online. Baru ketika pajak sudah selesai, pemilik bisa mengambil hasil cetak STNK di kantor.
"Kalau online ini menghindari kontak langsung antara petugas dan pemohon, sehingga itu bisa meminimalisir praktik korupsi," terangnya.
Sementara Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh pencanangan ini. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.
"Di lingkungan instansi vertikal, beberapa waktu lalu saya juga menyaksikan pencanangan zona integritas di KPPN, Kajari, PN, PA, dan lain-lain. Adapun di lingkungan pemerintah daerah, kami sendiri juga melakukan langkah serupa," ungkap Haryanto.
Menurut dia, langkah mengurangi sekaligus menghilangkan praktik ilegal di lingkungan aparatur pemerintahan telah berlangsung lama. Namun demikian, upaya ini memang perlu diformalkan dalam bentuk pencanangan dan pembacaan deklarasi. Hal ini demi memberi kesan positif di hadapan masyarakat.
"Kita setapak demi setapak mengurangi dan menghilangkan yang selama ini menjadi catatan besar di masyarakat. Memang kadang masyarakat menilai secara general. Citra negatif institusi pemerintahan telah terbangun sejak puluhan tahun lalu. Sekarang pun di setiap pelayanan pasti masih ada anggapan demikian," ucap dia.
Haryanto menambahkan, dengan masih adanya citra negatif di pandangan masyarakat, komitmen memberantas praktik ilegal di institusi pelayanan publik perlu terus dipertegas.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
