Rapat Koordinasi Covid-19 Pati, Dewan Soroti Simpang Siur Penerimaan Bansos Ganda

Dalam pembahasannya, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengatakan, rakor ini menindaklanjuti hasil inspensi mendadak (sidak) dari masing-masing komisi di dewan. Dirinya mengaku ada banyak temuan terkait simpang siur masalah bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Ada ketidaksamaan antara yang dikatakan kades dengan GTPP Covid-19 Pati, yaitu terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari APBD yang dinilai kurang," katanya.

Sementara, lanjut Ali, sudah ada JPS yang diberikan di atasnya, yakni dari Provinsi dan Pusat. Setelah dilakukan penghitungan, ternyata anggaran JPS yang dari APBD kabupaten ini masih kurang.

Namun, diakui banyak masyarakat yang sudah mendapatkan JPS dari pusat maupun provinsi, tidak dimasukkan dalam penghitungan JPS kabupaten. Ini agar bantuan tersalurkan secara merata.

"Tadi pak Bupati sudah menjawab, katanya semua sudah dihitung. Dipastikan tidak ada yang ganda," terang Ali.

Kemudian, pihaknya juga menemukan adanya penerima bansos tunai di wilayah Kecamatan Trangkil. Tetapi oleh perangkat desa, dana bansos itu dipotong.
Kemudian, pihaknya juga menemukan adanya penerima bansos tunai di wilayah Kecamatan Trangkil. Tetapi oleh perangkat desa, dana bansos itu dipotong."Ini juga kita tanyakan ke Ketua GTPP, karena dalam bansos ini kan tidak boleh ada pemotongan," imbuhnya.Permasalahan lain adalah ada warga yang mendapatkan bansos, tetapi oleh pihak desa, bansos itu dipotong. Sementara hasil potongannya itu diberikan kepada warga yang belum mendapatkan bansos."Tapi ini seharusnya tidak boleh. Tadi katanya desa yang melakukan itu, uangnya sudah dikembalikan kepada penerima yang semestinya," tutup Ali. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi