Itu lantaran, selama 19 bulan itu pula tidak ada progres pendapatan yang berarti. Bahkan kerugian selalu dialami para pedagang.
Kenyataan itu diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menghantui.
Kondisinya yang sepi dan lokasinya yang tidak representatif, membuat pedagang harus gigit jari. Apalagi, Oktober 2020 nanti kontrak tempat tersebut sudah habis.
Ketua Paguyuban Eks PKL Simpang Lima Pati Thukul mengatakan, selama 19 bulan ini kondisinya semakin buruk. Sebelum adanya pandemi, sedikit sekali pengunjung yang datang ke Pusat Kuliner Kabupaten (PKK) itu.
"Sebelum pandemi saja sudah sepi, apalagi masa pandemi ini. Pendapatan pedagang menurun drastis. Saya sendiri kalau malam minggu terkadang juga tidak dapat uang sama sekali, padahal malam minggu lho," katanya, Rabu (9/9/2020).
Dia juga mengaku, kontrak penempatan bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPK) akan berakhir pada Oktober ini. Hanya, apakah nantinya akan diperpanjang atau dibiyarkan, dirinya mengaku belum tahu.
"Sejauh ini kami belum pernah diajak
rembukan (musyawarah) mengenai hal itu. Padahal kurang satu bulan. Kami sendiri juga resah dengan ini," keluhnya.
"Sejauh ini kami belum pernah diajak
rembukan (musyawarah) mengenai hal itu. Padahal kurang satu bulan. Kami sendiri juga resah dengan ini," keluhnya.Tukul mengaku, kondisi paling parah adalah dialami oleh penjual makanan. Sebab, bahan baku yang digunakan rata-rata tidak tahan lama. Dalam artian, sekali masak langsung makan. Namun, karena tidak ada pembeli, makanan pun terkadang basi dan dibuang percuma."Selama pandemi ini, kami sama sekali tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah kabupaten. Yang ada hanya bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan UMKM itu," terangnya.Dirinya berharap kondisi yang sudah parah ini ada langkah kongrit yang dilakukan oleh pemkab Pati. Setidaknya ada kebijakan strategis yang bisa menyelamatkan nasib para PKL."Saya juga berharap kepada DPRD Pati supaya ikut memperhatikan nasib PKL yang semakin sulit ini. Kami sudah melayangkan surat pada 2 Agustus lalu, tapi sampai sekarang belum di agendakan untuk audensi.kasihan kalau terlalu lama PKL eks Simpang Lima kondisinya semakin parah," tutupnya. Reporter: Cholis AnwarEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Pati - Setelah 19 bulan menempati Tempat Kuliner Kabupaten (PKK) Pati yang berada di belakang GOR Pesantenan, nasib eks Pedagang Kaki Lima (PKL) Simpang Lima, kini berada di ujung tanduk.
Itu lantaran, selama 19 bulan itu pula tidak ada progres pendapatan yang berarti. Bahkan kerugian selalu dialami para pedagang.
Kenyataan itu diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menghantui.
Kondisinya yang sepi dan lokasinya yang tidak representatif, membuat pedagang harus gigit jari. Apalagi, Oktober 2020 nanti kontrak tempat tersebut sudah habis.
Ketua Paguyuban Eks PKL Simpang Lima Pati Thukul mengatakan, selama 19 bulan ini kondisinya semakin buruk. Sebelum adanya pandemi, sedikit sekali pengunjung yang datang ke Pusat Kuliner Kabupaten (PKK) itu.
"Sebelum pandemi saja sudah sepi, apalagi masa pandemi ini. Pendapatan pedagang menurun drastis. Saya sendiri kalau malam minggu terkadang juga tidak dapat uang sama sekali, padahal malam minggu lho," katanya, Rabu (9/9/2020).
Dia juga mengaku, kontrak penempatan bekas Tempat Penimbunan Kayu (TPK) akan berakhir pada Oktober ini. Hanya, apakah nantinya akan diperpanjang atau dibiyarkan, dirinya mengaku belum tahu.
"Sejauh ini kami belum pernah diajak rembukan (musyawarah) mengenai hal itu. Padahal kurang satu bulan. Kami sendiri juga resah dengan ini," keluhnya.
Tukul mengaku, kondisi paling parah adalah dialami oleh penjual makanan. Sebab, bahan baku yang digunakan rata-rata tidak tahan lama. Dalam artian, sekali masak langsung makan. Namun, karena tidak ada pembeli, makanan pun terkadang basi dan dibuang percuma.
"Selama pandemi ini, kami sama sekali tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah kabupaten. Yang ada hanya bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan UMKM itu," terangnya.
Dirinya berharap kondisi yang sudah parah ini ada langkah kongrit yang dilakukan oleh pemkab Pati. Setidaknya ada kebijakan strategis yang bisa menyelamatkan nasib para PKL.
"Saya juga berharap kepada DPRD Pati supaya ikut memperhatikan nasib PKL yang semakin sulit ini. Kami sudah melayangkan surat pada 2 Agustus lalu, tapi sampai sekarang belum di agendakan untuk audensi.kasihan kalau terlalu lama PKL eks Simpang Lima kondisinya semakin parah," tutupnya.
Reporter: Cholis Anwar
Editor: Supriyadi
