Tolak Kubu KLB, Demokrat Pati Serahkan Salinan AD/ART dan SK Kepengurusan ke KPU

[caption id="attachment_208907" align="alignleft" width="880"] Ketua Partai Demokrat Pati Joni Kurnianto saat menyerahkan berkas salinan ke Ketua KPU Pati Imbang Setiawan (MURIANEWS/Cholis Anwar)[/caption] MURIANEWS, Pati - Pengurus Dewan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Mereka menyerahkan sejumlah salinan Surat Keputusan (SK) kepengurusan partai. Ketua DPC Partai Demokrat Joni Kurnianto mengatakan, partai berlambang segi tiga mercy yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut adalah yang sah menurut hukum. Bahkan legalitasnya sudah diakui oleh negara. "Ini termasuk langkah kami untuk menunjukkan pengurus yang sah sesuai hukum negara adalah yang ketua umumnya AHY. Kami di Pati menolak dengan keras kubu KLB itu. Karena jelas menabrak AD/ART yang sudah disahkan oleh negara melalui kemenkum HAM,” katanya, Senin (15/3/2021). Selain itu, pihaknya saat ini juga menyiapkan tim kuasa hukum secara khusus. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pembentukan DPC, PAC, dan ranting tandingan. Meskipun pihaknya sendiri belum melihat ada indikasi adanya gerakan tersebut. “Kami siapkan tim hukum. Kalau ada yang ingin melakukan hal itu (mendirikan kepengurusan tandingan) sama saja melanggar hukum. Karena kami ini sudah secara sah ditetapkan oleh negara,” imbuhnya. Total ada sekitar enam berkas yang diserahkan kepada KPU. Antara lain berkas pernyataan sikap DPC se-Jawa Tengah yang menolak KLB, salinan SK DPP yang sah tahun 2020, salinan AD/ART tahun 2020, SK pengurus DPP Partai Demokrat, berkas perubahan susunan pengurus DPP, dan salinan perubahan AD/ART 2020 yang semuanya disahkan oleh negara. Sementara itu Ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengungkapkan pihaknya hanya menerima sejumlah salinan berkas yang diberikan pengurus DPC Partai Demokrat, setelah itu akan melakukan kordinasi, dan sinkronisasi dengan KPU provinsi dan RI. “Pada prinsipnya kami menerima dan selalu menunggu petunjuk dari KPU RI. Karena pada prinsipnya struktur kepengurudan partai itu diserahkan ke KPU pusat. Baru kemudian kami dapat mengaksesnya melalui sistem partai politik (Sipol)," tutupnya.   Reporter: Cholis Anwar Editor: Supriyadi