Lantaran statusnya belum jelas, eks pegawai bidang kehutanan terpaksa numpang kantor di bidang perkebunan di sebelah timur bundaran Simpang Lima Purwodadi.
Seperti diketahui, dalam penataan OPD baru, pegawai Dishutbun Grobogan terpecah jadi dua. Untuk pegawai bidang kehutanan, semuanya beralih status jadi pegawai Provinsi Jateng. Sedangkan pegawai bidang perkebunan, bergabung lagi dengan Dinas Pertanian TPH Grobogan.
“Karena ditarik provinsi maka kantor kami yang lama sudah dipakai untuk dinas lain. Sementara kami numpang di kantor bidang perkebunan untuk menyelesaikan urusan administrasi,” kata mantan Kabid Perlindungan dan Pengawasan Hutan Dishutbun Grobogan CP Heri Purnomo, Jumat (6/1/2017).
Sesuai kebijakan Pemprov, semua pegawai eks bidang kehutanan seluruh kabupaten/kota di Jateng akan diwadahi dalam Sembilan wilayah Badan Pengelolaan Hutan (BPH). Namun, dalam dalam pengukuhan OPD baru dan pelantikan di Pemprov Jateng, tidak ada satupun pejabat eselon II, III dan IV eks bidang kehutanan se-Jawa Tengah yang ikut dilantik.
Untuk posisi pimpinan BPH justru diisi personel dari bidang di luar yang menangani masalah lingkungan. Tetapi ditempatkan unsur dari Disperindag, Disbun dan lainnya.
Hingga saat ini, para pegawai eks bidang kehutanan termasuk di Grobogan juga belum mendapatkan SK terbaru setelah ditarik ke provinsi. Akibatnya, masalah gaji untuk bulan Januari juga belum diterima karena belum beres urusan administrasinya.“Saya dan rekan-rekan eks pegawai bidang kehutanan sebanyak 33 orang terpaksa numpang kantor karena masih bingung ditempatkan di mana. Soalnya, sampai saat ini belum menerima SK nya,” jelasnya.Menurut Heri, memang ada kebijakan yang menyatakan jika eks pegawai bidang kehutanan Grobogan dan Blora akan terwadahi di BPH wilayah 1. Kantor BPH wilayah 1 berada di Blora. Namun, apakah semua pegawai bergabung kesana atau ada yang ditempatkan di wilayah BPH lainnya belum ada kejelasan.Heri menyatakan, terkait kondisi tersebut, para pejabat eks pegawai bidang kehutanan se-Jateng hari Kamis kemarin melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko. Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi terkait belum adanya kejelasan status dari pegawai eks bidang kehutanan itu. “Tanggapan dari Pak Wagub cukup positif. Kabarnya, minggu depan soal status ini akan ada kejelasan,” kata Heri.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Grobogan - Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dilakukan akhir Desember 2016 masih menyisakan masalah. Salah satunya belum adanya kejelasan status pegawai eks Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Grobogan sampai saat ini.
Lantaran statusnya belum jelas, eks pegawai bidang kehutanan terpaksa numpang kantor di bidang perkebunan di sebelah timur bundaran Simpang Lima Purwodadi.
Seperti diketahui, dalam penataan OPD baru, pegawai Dishutbun Grobogan terpecah jadi dua. Untuk pegawai bidang kehutanan, semuanya beralih status jadi pegawai Provinsi Jateng. Sedangkan pegawai bidang perkebunan, bergabung lagi dengan Dinas Pertanian TPH Grobogan.
“Karena ditarik provinsi maka kantor kami yang lama sudah dipakai untuk dinas lain. Sementara kami numpang di kantor bidang perkebunan untuk menyelesaikan urusan administrasi,” kata mantan Kabid Perlindungan dan Pengawasan Hutan Dishutbun Grobogan CP Heri Purnomo, Jumat (6/1/2017).
Sesuai kebijakan Pemprov, semua pegawai eks bidang kehutanan seluruh kabupaten/kota di Jateng akan diwadahi dalam Sembilan wilayah Badan Pengelolaan Hutan (BPH). Namun, dalam dalam pengukuhan OPD baru dan pelantikan di Pemprov Jateng, tidak ada satupun pejabat eselon II, III dan IV eks bidang kehutanan se-Jawa Tengah yang ikut dilantik.
Untuk posisi pimpinan BPH justru diisi personel dari bidang di luar yang menangani masalah lingkungan. Tetapi ditempatkan unsur dari Disperindag, Disbun dan lainnya.
Hingga saat ini, para pegawai eks bidang kehutanan termasuk di Grobogan juga belum mendapatkan SK terbaru setelah ditarik ke provinsi. Akibatnya, masalah gaji untuk bulan Januari juga belum diterima karena belum beres urusan administrasinya.
“Saya dan rekan-rekan eks pegawai bidang kehutanan sebanyak 33 orang terpaksa numpang kantor karena masih bingung ditempatkan di mana. Soalnya, sampai saat ini belum menerima SK nya,” jelasnya.
Menurut Heri, memang ada kebijakan yang menyatakan jika eks pegawai bidang kehutanan Grobogan dan Blora akan terwadahi di BPH wilayah 1. Kantor BPH wilayah 1 berada di Blora. Namun, apakah semua pegawai bergabung kesana atau ada yang ditempatkan di wilayah BPH lainnya belum ada kejelasan.
Heri menyatakan, terkait kondisi tersebut, para pejabat eks pegawai bidang kehutanan se-Jateng hari Kamis kemarin melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko. Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi terkait belum adanya kejelasan status dari pegawai eks bidang kehutanan itu. “Tanggapan dari Pak Wagub cukup positif. Kabarnya, minggu depan soal status ini akan ada kejelasan,” kata Heri.
Editor : Akrom Hazami
