Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menggelar evaluasi pelaksanaan ADD triwulan I tahun 2017 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang Purwodadi, Rabu (19/4/2017). “Pada triwulan I, masih ada 19 desa yang terlambat menyairkan ADD dibanding desa lainnya. Saya harapkan pada penyairan tahap berikutnya tidak terjadi lagi,” katanya.
Menurutnya, proses penyarian ADD dinilai cukup mudah. Pihak desa hanya diminta melampirkan beberapa bukti persyaratan. Seperti APBDes beserta penjabarannya serta nomor rekening desa. “ADD langsung ditransfer ke rekening desa. Begitu persyaratan lengkap langsung dikirimkan dananya,” jelasnya.
Pada tahun 2017 ini, jumlah ADD sebesar Rp 155 miliar yang disalurkan ke 273 desa. Besarnya ADD yang diterima tiap desa berkisar Rp 235 hingga Rp 673 desa. Selain terlambat menyairkan dana, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan ADD triwulan I tersebut. Yakni, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan menyampaikan laporan ini akan berdampak tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.
“Penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda. Hal ini masih banyak kita temukan,” katanya.
Catatan berikutnya adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Di mana, ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima. Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti kades, sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.Misalnya, masalah keuangan justru ditangani orang yang bukan jadi bendahara. Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang diundang dalam evaluasi ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD triwulan berikutnya tidak muncul lagi,” jelas mantan Kepala Satpol PP itu.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Grobogan - Pihak desa diminta secepatnya melakukan penyairan alokasi dana desa (ADD) yang diterima pada tahun 2017. Sebab, sejauh ini masih ada sejumlah desa yang dinilai lamban mengurus proses penyairan dana.
Hal itu disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti saat menggelar evaluasi pelaksanaan ADD triwulan I tahun 2017 yang dilangsungkan di Gedung SKB, Danyang Purwodadi, Rabu (19/4/2017). “Pada triwulan I, masih ada 19 desa yang terlambat menyairkan ADD dibanding desa lainnya. Saya harapkan pada penyairan tahap berikutnya tidak terjadi lagi,” katanya.
Menurutnya, proses penyarian ADD dinilai cukup mudah. Pihak desa hanya diminta melampirkan beberapa bukti persyaratan. Seperti APBDes beserta penjabarannya serta nomor rekening desa. “ADD langsung ditransfer ke rekening desa. Begitu persyaratan lengkap langsung dikirimkan dananya,” jelasnya.
Pada tahun 2017 ini, jumlah ADD sebesar Rp 155 miliar yang disalurkan ke 273 desa. Besarnya ADD yang diterima tiap desa berkisar Rp 235 hingga Rp 673 desa. Selain terlambat menyairkan dana, ada beberapa catatan yang didapat dalam pelaksanaan ADD triwulan I tersebut. Yakni, lambatnya pelaporan kegiatan dari ADD tersebut. Keterlambatan menyampaikan laporan ini akan berdampak tertundanya penyaluran ADD tahap berikutnya.
“Penyaluran ADD ini dilakukan dalam empat tahap. Kalau laporan triwulannya terlambat maka penyaluran untuk tahap berikutnya dipastikan tertunda. Hal ini masih banyak kita temukan,” katanya.
Catatan berikutnya adalah kelengkapan surat pertanggungjawaban (Spj) kegiatan. Di mana, ada beberapa item belanja yang tidak dilengkapi dengan nota ataupun tanda terima. Temuan selanjutnya adalah masih belum pahamnya pengelola, seperti kades, sekdes dan bendahara dalam memahami tupoksinya. Sering terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga cukup mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan.
Misalnya, masalah keuangan justru ditangani orang yang bukan jadi bendahara. Kemudian, verifikasi kelengkapan Spj terkadang tidak dilakukan sehingga ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi dulu.
“Kemudian soal pembayaran pajak juga kita tekankan supaya dipenuhi. Selama ini masalah pajak sudah bagus pelaksanaannya. Semua catatan ini kita sampaikan pada kepala desa yang diundang dalam evaluasi ini. Harapannya, pada pelaksanaan ADD triwulan berikutnya tidak muncul lagi,” jelas mantan Kepala Satpol PP itu.
Editor : Akrom Hazami
