Dalam rakor yang dipimpin Sekda Grobogan Moh Sumarsono tersebut terungkap, penyerapan keuangan dari dana APBD baru berkisar Rp 53 juta atau 5,06 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 215 juta atau 20,56 persen.
Kemudian, realisasi fisik pada triwulan I capaiannya hanya 12,72 persen. Padahal target fisik yang ditetapkan sebesar 25 persen.
Besarnya anggaran dalam APBD 2017 untuk pos belanja mencapai Rp 2,4 triliun. Rinciannya, Rp 1,4 triliun untuk belanja tidak langsung dan Rp 1 triliun untuk belanja langsung. Dana sebesar ini, digunakan untuk membiayai 3.150 kegiatan yang tersebar di 49 SKPD
Selain dari APBD, penyerapan anggaran dari DAK senilai Rp 107 miliar untuk 99 kegiatan juga masih minim. Sebab, realisasi fisik dan keuangannya masih 0 persen.
Kemudian, anggaran bantuan keuangan untuk kabupaten senilai Rp 71 miliar dan bantuan keuangan untuk pemerintahan desa sebesar Rp 14,9 miliar dari Provinsi Jateng juga belum terserap pada triwulan I karena masih proses persiapan dan pelelangan pekerjaan.“Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2017 memang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian penyerapan yang masih jauh dari target ini perlu terus dipacu untuk menghindari penyerapan yang terlampau tinggi di akhir tahun,” ungkap Moh Sumarsono.Ia meminta kepada semua kepala SKPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran bisa sesuai target. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.“Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu,” tegasnya.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Grobogan - Bertambahnya dana APBD di Grobogan ternyata tidak diimbangi dengan bagusnya penyerapan anggaran di semua SKPD. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) triwulan I 2017, di gedung Riptaloka Setda Grobogan, Sabtu (29/4/2017).
Dalam rakor yang dipimpin Sekda Grobogan Moh Sumarsono tersebut terungkap, penyerapan keuangan dari dana APBD baru berkisar Rp 53 juta atau 5,06 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 215 juta atau 20,56 persen.
Kemudian, realisasi fisik pada triwulan I capaiannya hanya 12,72 persen. Padahal target fisik yang ditetapkan sebesar 25 persen.
Besarnya anggaran dalam APBD 2017 untuk pos belanja mencapai Rp 2,4 triliun. Rinciannya, Rp 1,4 triliun untuk belanja tidak langsung dan Rp 1 triliun untuk belanja langsung. Dana sebesar ini, digunakan untuk membiayai 3.150 kegiatan yang tersebar di 49 SKPD
Selain dari APBD, penyerapan anggaran dari DAK senilai Rp 107 miliar untuk 99 kegiatan juga masih minim. Sebab, realisasi fisik dan keuangannya masih 0 persen.
Kemudian, anggaran bantuan keuangan untuk kabupaten senilai Rp 71 miliar dan bantuan keuangan untuk pemerintahan desa sebesar Rp 14,9 miliar dari Provinsi Jateng juga belum terserap pada triwulan I karena masih proses persiapan dan pelelangan pekerjaan.
“Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2017 memang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian penyerapan yang masih jauh dari target ini perlu terus dipacu untuk menghindari penyerapan yang terlampau tinggi di akhir tahun,” ungkap Moh Sumarsono.
Ia meminta kepada semua kepala SKPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran bisa sesuai target. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.
“Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu,” tegasnya.
Editor : Akrom Hazami
