Kajari Grobogan Edi Handojo menyatakan, kasus penipuaan tersebut berlangsung pada Desember 2013 sampai Januari 2014. Saat itu, Ali mendatangi rumah Akrom dan menjanjikan sanggup membantu masuk sebagai CPNS di instansi BPBD Grobogan.
Namun, untuk bisa masuk jadi CPNS, harus ada biaya. Dari hasil pertemuan, disepakati biaya pengurusan jadi CPNS tersebut sebesar Rp 125 juta. Uang sebesar itu diserahkan korban dalam tiga tahap.
Setelah biaya dilunasi, Akrom ternyata tidak kunjung dapat kepastian soal penerimaan CPNS tersebut. Setelah ditanyakan berulang kali tidak ada kepastian dan uangnya tidak dikembalikan, korban lalu melaporkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaringan tersebut kepada penyidik Polres Grobogan pada Desember 2016.
“Pelaku dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan dari penyidik Satreskrim Polres Grobogan pada Selasa (25/4/2017) lalu. Kita memutuskan menahan pelaku di rutan selama 20 hari, karena berpotensi melarikan diri,” jelas Edi, Senin (1/5/2017).Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan Rully Trie Prasetyo menambahkan, dalam kasus ini pelaku dijerat dengan Pasal 378 juncto Pasal 372 KUHP yakni tentang penipuan dan/atau penggelapan dengan ancaman penjara maksimal empat tahun. Menurut Rully, dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku sempat mengaku pula sebagai korban penipuan. Yakni, istrinya pernah tertipu rekrutmen CPNS BPBD Grobogan beberapa waktu lalu.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Grobogan - Kejaksaan Negeri Grobogan melakukan penahanan terhadap seorang pegawai Kantor Kementrian Agama setempat. Penahanan itu dilakukan lantaran pegawai bernama Ali Misbahudin (31), warga Desa Tanggungharjo, Kecamatan Grobogan diindikasikan telah melakukan penipuan penerimaan CPNS terhadap tetangganya bernama A Akrom.
Kajari Grobogan Edi Handojo menyatakan, kasus penipuaan tersebut berlangsung pada Desember 2013 sampai Januari 2014. Saat itu, Ali mendatangi rumah Akrom dan menjanjikan sanggup membantu masuk sebagai CPNS di instansi BPBD Grobogan.
Namun, untuk bisa masuk jadi CPNS, harus ada biaya. Dari hasil pertemuan, disepakati biaya pengurusan jadi CPNS tersebut sebesar Rp 125 juta. Uang sebesar itu diserahkan korban dalam tiga tahap.
Setelah biaya dilunasi, Akrom ternyata tidak kunjung dapat kepastian soal penerimaan CPNS tersebut. Setelah ditanyakan berulang kali tidak ada kepastian dan uangnya tidak dikembalikan, korban lalu melaporkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaringan tersebut kepada penyidik Polres Grobogan pada Desember 2016.
“Pelaku dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan dari penyidik Satreskrim Polres Grobogan pada Selasa (25/4/2017) lalu. Kita memutuskan menahan pelaku di rutan selama 20 hari, karena berpotensi melarikan diri,” jelas Edi, Senin (1/5/2017).
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan Rully Trie Prasetyo menambahkan, dalam kasus ini pelaku dijerat dengan Pasal 378 juncto Pasal 372 KUHP yakni tentang penipuan dan/atau penggelapan dengan ancaman penjara maksimal empat tahun. Menurut Rully, dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku sempat mengaku pula sebagai korban penipuan. Yakni, istrinya pernah tertipu rekrutmen CPNS BPBD Grobogan beberapa waktu lalu.
Editor : Akrom Hazami
