Laporan Penyimpangan Anggaran di Grobogan Menurun

Murianews, Grobogan - Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, laporan dari masyarakat terkait adanya penyimpangan yang disampaikan ke institusinya menurun. Dia mengindikasikan hal itu menunjukkan keberhasilan dari upaya pencegahan penyimpangan yang dilakukan. “Saat ini, kami memang lebih mengedepankan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan atau korupsi. Upaya pencegahan ini saya kira sudah berjalan baik. Upaya penindakan tetap kita lakukan tetapi pencegahan lebih didahulukan,” jelas Edi, saat melangsungkan acara jalan santai bersama pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan, Sabtu (15/7/2017). Upaya pencegahan salah satunya dilakukan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dimiliki. Pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah. Menurut Edi, tugas TP4D ini dinilai cukup berat karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. “Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” imbuhnya.  Acara jalan santai dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) itu juga dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni serta perwakilan FKPD. Beberapa hari Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Grobogan sudah melangsungkan kegiatan donor darah dalam rangkaian peringatan HBA ke-57. Bupati Sri Sumarni menyatakan, Pemkab Grobogan sudah menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan negeri setempat untuk mengawal proyek pembangunan yang dibiayai APBD/APBN. Bentuk kerja sama kedua pihak dituangkan dalam penandatanganan perjanjian bersama yang dilangsungkan beberapa waktu lalu. Sri berharap, koordinasi dengan kejaksaan dapat terjalin lebih erat. Tujuannya agar upaya pencegahan pelanggaran hukum dapat dilakukan sebelum adanya temuan-temuan. “Pendampingan dari pihak kejaksaan ini kita perlukan. Tujuannya, supaya program yang tertuang dalam visi dan misi kami dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.   Editor : Akrom Hazami