Ada Peraturan Baru dari Menteri Keuangan, Rapat Pembahasan ABPD Grobogan 2018 Ditunda

Murianews, Grobogan - Rapat pembahasan awal untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018 akhirnya ditunda pelaksanaannya. Hal itu menyusul keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai penyusunan APBD. Salah satu hal yang muncul dalam PMK itu adalah kewajiban mengalokasikan anggaran 25 persen dari dana APBD untuk pembiayaan infrastruktur. Sementara alokasi pembiayaan infrastruktur yang disiapkan hanya berkisar 16 persen. “Pembahasan KUA-PPAS APBD 2018 kita tunda dulu untuk menyesuaikan dengan adanya PMK. Kita jadwalkan pembahasannya pada 27-29 Juli mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD HM Nurwibowo yang memimpin rapat tersebut. Rapat antara pihak eksekutif dan badan anggaran DPRD Grobogan tersebut dilangsungkan di ruang paripurna utama,  Kamis (20/7/2017). Ada dua agenda yang disiapkan dalam rapat itu. Pertama, pembahasan KUA-PPAS dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang dijadwalkan berlangsung tiga hari. Yakni, mulai Kamis hingga Sabtu lusa. Agenda kedua, adalah membahas dan menyempurnakan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Setelah pembahasan KUA-PPAS dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, rapat dilanjutkan dengan agenda kedua. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Moh Sumarsono diminta menyampaikan catatan dari hasil evaluasi gubernur terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016. Editor : Akrom Hazami