Pendampingan dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama yang dilangsungkan di aula kantor PDAM, Senin (18/9/2017). Penandatanganan itu dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo bersama dengan Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Bambang Pulunggono. Acara penandatanganan disaksikan Sekda Grobogan Moh Sumarsono.
Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi pada PDAM yang meminta pendampingan masalah keperdataan tersebut. Melalui pendampingan ini, pihaknya berharap agar semua karyawan bisa lebih memahami tugasnya masing-masing dan tidak perlu takut dalam mengambil sebuah kebijakan.
"Selama ini, banyak sekali sorotan yang ditujukan pada PDAM. Hal ini terjadi karena PDAM ini adalah perusahaan yang melayani hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kalau pelayanannya kurang maksimal maka sorotan dari masyarakat langsung berdatangan," tegasnya.
Setelah ada pendampingan, diharapkan semua karyawan PDAM bisa berkonsentrasi penuh melaksanakan tugas. Jika nantinya ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, maka akan jadi tugas para Jaksa untuk menyelesaikan.
"Dalam menjalankan tugas, kami lebih mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran. Untuk penindakan itu merupakan langkah terakhir. Jadi, bagi yang belum paham tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum, silahkan bertanya pada kami," imbuhnya.Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan Bambang Pulunggono menambahkan, kesepakatan bersama dengan pihak kejaksaan itu diperlukan agar anak buahnya bisa memperoleh penyuluhan hukum yang intens terkait pekerjaannya. Selain itu, upaya pendampingan juga dibutuhkan untuk menghilangkan trauma sejumlah karyawan terkait terkait persoalan hukum yang pernah membelit PDAM sebelum era kepemimpinannya."Masalah hukum yang dulu sudah selesai. Namun, masih ada rasa khawatir kalau kasus seperti itu bakal terulang dan hal ini mengganggu kinerja karyawan. Untuk itu, kami minta didampingi dari kejaksaan agar setiap ada persoalan bisa minta pendapat hukum," jelasnya.
Editor: Supriyadi
Murianews, Grobogan - Selain meningkatkan pelayanan, PDAM Purwa Tirta Dharma melakukan upaya lain memperbaiki kinerja perusahan. Yakni meminta pendampingan pada pihak Kejaksaan Negeri Grobogan terkait masalah hukum. Terutama yang berkaitan dengan masalah tata kelola keuangan, administrasi, teknik dan kehumasan.
Pendampingan dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama yang dilangsungkan di aula kantor PDAM, Senin (18/9/2017). Penandatanganan itu dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Edi Handojo bersama dengan Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Bambang Pulunggono. Acara penandatanganan disaksikan Sekda Grobogan Moh Sumarsono.
Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi pada PDAM yang meminta pendampingan masalah keperdataan tersebut. Melalui pendampingan ini, pihaknya berharap agar semua karyawan bisa lebih memahami tugasnya masing-masing dan tidak perlu takut dalam mengambil sebuah kebijakan.
"Selama ini, banyak sekali sorotan yang ditujukan pada PDAM. Hal ini terjadi karena PDAM ini adalah perusahaan yang melayani hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kalau pelayanannya kurang maksimal maka sorotan dari masyarakat langsung berdatangan," tegasnya.
Setelah ada pendampingan, diharapkan semua karyawan PDAM bisa berkonsentrasi penuh melaksanakan tugas. Jika nantinya ada persoalan yang berkaitan dengan hukum, maka akan jadi tugas para Jaksa untuk menyelesaikan.
"Dalam menjalankan tugas, kami lebih mengedepankan upaya pencegahan pelanggaran. Untuk penindakan itu merupakan langkah terakhir. Jadi, bagi yang belum paham tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum, silahkan bertanya pada kami," imbuhnya.
Direktur PDAM Purwa Tirta Dharma Grobogan Bambang Pulunggono menambahkan, kesepakatan bersama dengan pihak kejaksaan itu diperlukan agar anak buahnya bisa memperoleh penyuluhan hukum yang intens terkait pekerjaannya. Selain itu, upaya pendampingan juga dibutuhkan untuk menghilangkan trauma sejumlah karyawan terkait terkait persoalan hukum yang pernah membelit PDAM sebelum era kepemimpinannya.
"Masalah hukum yang dulu sudah selesai. Namun, masih ada rasa khawatir kalau kasus seperti itu bakal terulang dan hal ini mengganggu kinerja karyawan. Untuk itu, kami minta didampingi dari kejaksaan agar setiap ada persoalan bisa minta pendapat hukum," jelasnya.
Editor: Supriyadi
