Khususnya, proyek yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan jembatan. Hal itu perlu dilakukan untuk melihat perkembangan dilapangan dan memastikan pekerjaan sudah dilakukan sesuai ketentuan.
“Tahun anggaran 2017 tinggal menyisakan waktu tiga bulan lagi. Untuk itu monitoring harus lebih ditingkatkan frekuensinya. Saya tidak ingin kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu,” cetusnya, saat sidak proyek perbaikan jalan, Sabtu (30/9/2017).
Sidak proyek perbaikan jalan dilangsungkan seharian dan ada beberapa titik yang dipantau. Antara lain di wilayah Kecamatan Tawangharjo, Kradenan, Pulokulon, dan Toroh. Kepala DPUPR Grobogan Subiyono dan Kabag Humas Ayong Muchtarom ikut mendampingi Sri Sumarni saat melangsungkan sidak.
Menurutnya, semua pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas harus mendapat prioritas. Misalnya, sarana jalan dan jembatan karena hasilnya sudah sangat dinantikan masyarakat luas. Ia juga meminta rekanan yang memenangkan lelang proyek perbaikan jalan untuk bekerja secara profesional dan mematuhi semua komitmen yang tertuang dalam kontrak.“Tahun ini, dana Rp 420 miliar kita kucurkan khusus untuk perbaikan jalan. Kepala DPUPR harus memastikan anak buahnya melakukan monitoring dengan baik. Kalau ada rekanan yang tidak mengerjakan proyek sesuai ketentuan segera diberi sanksi sesuai aturan. Dalam pengawasan proyek, kita juga melibatkan aparat penegak hukum melalui tim TP4D,” tegasnya.Sejumlah warga yang kebetulan berpapasan dengan Sri Sumarni sempat melontarkan ungkapan terima kasih atas datangnya proyek perbaikan jalan. “Sekarang jalannya sudah mulus. Saya kalau ngantar anak berangkat sekolah jadi mudah,” ungkap salah seorang warga Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, saat bertemu bupati ketika akan mengantar anaknya sekolah dengan sepeda roda tiga.
Editor: Supriyadi
Murianews, Grobogan - Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk meningkatkan intensitas monitoring ke lokasi proyek.
Khususnya, proyek yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan jembatan. Hal itu perlu dilakukan untuk melihat perkembangan dilapangan dan memastikan pekerjaan sudah dilakukan sesuai ketentuan.
“Tahun anggaran 2017 tinggal menyisakan waktu tiga bulan lagi. Untuk itu monitoring harus lebih ditingkatkan frekuensinya. Saya tidak ingin kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi. Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu,” cetusnya, saat sidak proyek perbaikan jalan, Sabtu (30/9/2017).
Sidak proyek perbaikan jalan dilangsungkan seharian dan ada beberapa titik yang dipantau. Antara lain di wilayah Kecamatan Tawangharjo, Kradenan, Pulokulon, dan Toroh. Kepala DPUPR Grobogan Subiyono dan Kabag Humas Ayong Muchtarom ikut mendampingi Sri Sumarni saat melangsungkan sidak.
Menurutnya, semua pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas harus mendapat prioritas. Misalnya, sarana jalan dan jembatan karena hasilnya sudah sangat dinantikan masyarakat luas. Ia juga meminta rekanan yang memenangkan lelang proyek perbaikan jalan untuk bekerja secara profesional dan mematuhi semua komitmen yang tertuang dalam kontrak.
“Tahun ini, dana Rp 420 miliar kita kucurkan khusus untuk perbaikan jalan. Kepala DPUPR harus memastikan anak buahnya melakukan monitoring dengan baik. Kalau ada rekanan yang tidak mengerjakan proyek sesuai ketentuan segera diberi sanksi sesuai aturan. Dalam pengawasan proyek, kita juga melibatkan aparat penegak hukum melalui tim TP4D,” tegasnya.
Sejumlah warga yang kebetulan berpapasan dengan Sri Sumarni sempat melontarkan ungkapan terima kasih atas datangnya proyek perbaikan jalan. “Sekarang jalannya sudah mulus. Saya kalau ngantar anak berangkat sekolah jadi mudah,” ungkap salah seorang warga Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, saat bertemu bupati ketika akan mengantar anaknya sekolah dengan sepeda roda tiga.
Editor: Supriyadi
