Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan agar kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak kongkalikong dalam menyusun APBDes.
”Dalam pembahasan penyusunan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Hindari kongkalikong saat menyusun APBDes,” tegasnya.
Selain itu, Sumarsono juga meminta agar pihak desa diminta menyusun APBDes 2017 sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Yakni, sebelum tahun 2017 berakhir, penyusunan APBDes untuk tahun anggaran 2018 harus sudah beres.
”Setelah sosialisasi, segera persiapkan penyusunan APBDes 2018. Hal ini hendaknya betul-betul diperhatikan,” katanya.
Menurut Sumarsono, jika APBDes sudah selesai ditetapkan pada akhir tahun maka akan membawa banyak kemudahan. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan desa. Soalnya, begitu masuk tahun anggaran baru maka bisa langsung melaksanakan program yang sudah ditetapkan dalam APBDes tersebut.
Dalam penyusunan APBDes, pihak desa juga diminta untuk menrubah
mindset money follow function dan
money follow organization menjadi
money follow programme. Yaitu , dengan cara memastikan alokasi anggaran disalurkan untuk program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu,Sumarsono menambahkan, selain soal waktu penyusunan APBDes, ada hal-hal lain yang perlu jadi perhatian. Yakni, penyusunan APBDes harus sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah.Dalam hal ini, program pembangunan harus jadi prioritas utama. Kemudian, bidang lainnya juga perlu mendapat porsi lebih. Seperti bidang pembinaan kemasyarakatan.”Dari evaluasi selama ini, penggunaan APBDes memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk alokasi bidang lainnya, selisihnya jauh sekali. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini, para Kades dan Ketua BPD bisa lebih memahami seputar penyusunan APBDes,” imbuhnya.
Editor: Supriyadi
Murianews, Grobogan - Sebuah penyataan tegas dilontarkan Sekda Grobogan Moh Sumarsono saat membuka sosialisasi Peraturan Bupati No 31 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBDes 2018 yang dilangsungkan di gedung Riptaloka, Rabu (11/10/2017).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan agar kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak kongkalikong dalam menyusun APBDes.
”Dalam pembahasan penyusunan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Hindari kongkalikong saat menyusun APBDes,” tegasnya.
Selain itu, Sumarsono juga meminta agar pihak desa diminta menyusun APBDes 2017 sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Yakni, sebelum tahun 2017 berakhir, penyusunan APBDes untuk tahun anggaran 2018 harus sudah beres.
”Setelah sosialisasi, segera persiapkan penyusunan APBDes 2018. Hal ini hendaknya betul-betul diperhatikan,” katanya.
Menurut Sumarsono, jika APBDes sudah selesai ditetapkan pada akhir tahun maka akan membawa banyak kemudahan. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan desa. Soalnya, begitu masuk tahun anggaran baru maka bisa langsung melaksanakan program yang sudah ditetapkan dalam APBDes tersebut.
Dalam penyusunan APBDes, pihak desa juga diminta untuk menrubah mindset money follow function dan money follow organization menjadi money follow programme. Yaitu , dengan cara memastikan alokasi anggaran disalurkan untuk program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara itu,
Sumarsono menambahkan, selain soal waktu penyusunan APBDes, ada hal-hal lain yang perlu jadi perhatian. Yakni, penyusunan APBDes harus sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam hal ini, program pembangunan harus jadi prioritas utama. Kemudian, bidang lainnya juga perlu mendapat porsi lebih. Seperti bidang pembinaan kemasyarakatan.
”Dari evaluasi selama ini, penggunaan APBDes memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk alokasi bidang lainnya, selisihnya jauh sekali. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini, para Kades dan Ketua BPD bisa lebih memahami seputar penyusunan APBDes,” imbuhnya.
Editor: Supriyadi
