Acara pendampingan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka itu dibuka Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 pejabat, mulai dari kepala SKPD, sekretaris, kabid, kabag dan camat.
Dalam kesempatan itu, dua pegawai KPK bergantian memandu para pejabat cara menginput data LHKPN melalui aplikasi. Mulai dari tahap pendaftaran hingga pengisian laporannya.
“Sebelumnya, LHKPN dibuat dalam bentuk cetak. Sekarang, pelaporan LHKPN melalui sarana elektronik atau aplikasi yang dinamakan e-filing,” jelas Sumarsono usai mengikuti kegiatan pendampingan tersebut.
Perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah cara menyampaikan LHKPN. Meski demikian, adanya perubahan itu perlu disertai dengan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN.
Dijelaskan, LHKPN merupakan langkah preventif untuk pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk penyalahgunaan wewenang serta wujud transparansi penyelenggara negara dalam penguatan interegritas aparatur.Menurut Sumarsono, jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang sudah masuk dalam aplikasi e-filing itu ada 161 orang. Terdiri dari pejabat structural eselon II, camat, pejabat pembuat komitmen, direktur/komisaris/dewan pengawas BUMD, pejabat auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta pejabat bagian layanan pengadaan setda.“Saat ini, kita juga sudah menetapkan adanya tim pengelola LHKPN yang tempat sekretariatanya berada di kantor Inspektorat. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN,” katanya.
Editor: Supriyadi
Murianews, Grobogan - Dua pegawai KPK dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melakukan kegiatan pendampingan di Grobogan, Selasa (31/10/2017). Tujuannya, untuk mendampingi dan membantu para pejabat di Grobogan dalam mengisi LHKPN melalui aplikasi e-filling.
Acara pendampingan yang dilangsungkan di gedung Riptaloka itu dibuka Sekda Grobogan Moh Sumarsono. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 pejabat, mulai dari kepala SKPD, sekretaris, kabid, kabag dan camat.
Dalam kesempatan itu, dua pegawai KPK bergantian memandu para pejabat cara menginput data LHKPN melalui aplikasi. Mulai dari tahap pendaftaran hingga pengisian laporannya.
“Sebelumnya, LHKPN dibuat dalam bentuk cetak. Sekarang, pelaporan LHKPN melalui sarana elektronik atau aplikasi yang dinamakan e-filing,” jelas Sumarsono usai mengikuti kegiatan pendampingan tersebut.
Perubahan tersebut bertujuan untuk mempermudah cara menyampaikan LHKPN. Meski demikian, adanya perubahan itu perlu disertai dengan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN.
Dijelaskan, LHKPN merupakan langkah preventif untuk pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk penyalahgunaan wewenang serta wujud transparansi penyelenggara negara dalam penguatan interegritas aparatur.
Menurut Sumarsono, jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang sudah masuk dalam aplikasi e-filing itu ada 161 orang. Terdiri dari pejabat structural eselon II, camat, pejabat pembuat komitmen, direktur/komisaris/dewan pengawas BUMD, pejabat auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah serta pejabat bagian layanan pengadaan setda.
“Saat ini, kita juga sudah menetapkan adanya tim pengelola LHKPN yang tempat sekretariatanya berada di kantor Inspektorat. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN,” katanya.
Editor: Supriyadi
