Tolak UU MD3, Puluhan Anggota PMII Grobogan Bakar Keranda di Depan Gedung DPRD

Murianews, Grobogan - Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Grobogan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, Rabu (7/3/2018). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Beberapa peserta aksi sempat melakukan orasi bergantian. Aksi juga sempat diwarnai pembakaran keranda di jalan raya di depan pintu gerbang gedung DPRD Grobogan. Meski berlangsung aman, aksi ini mendapat pengawalan cukup ketat dari pihak kepolisian. Dalam orasinya Ketua Cabang PMII Grobogan Rinduan mengatakan, UU MD3 dapat merusak tatanan demokrasi yang selama ini telah diperjuangkan dan diterapkan di Indonesia. Dengan disahkannya UU MD3, dapat membuat anggota DPRD menjadi kebal hukum. “Kami menolak revisi UU MD3. Adanya revisi UU MD3 ini dapat menodai demokrasi yang ada di Indonesia,” katanya. Koordinator Aksi Juned menambahkan, dalam undang-undang tersebut ada tiga pasal yang ditolak PC PMII. Yakni, dalam UU itu ada pasal 122 huruf k yang disebut pasal anti kritik karena dalam pelaksanaannya nanti DPR tidak bisa dikritik. Mengkritik DPR itu bisa kena proses hukum. Kemudian, dalam UU tersebut juga terdapat antibodi bagi anggota DPR, yakni pada pasal 245. Jika anggota dewan terkena hukum, terlebih dahulu harus melalui MKD, dan minta persetujuan DPRD untuk proses lebih lanjut. “Terakhir adalah pasal 73. Dalam pasal ini, DPR bisa meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap oknum yang menghina dan mengkritik DPR,” ujarnya. Selain itu, para mahasiswa tersebut juga meminta anggota DPRD Grobogan menyatakan sikap untuk menolak revisi UU MD3. Hal itu disampaikan saat perwakilan mahasiswa diterima tiga anggota DPRD Grobogan. Yakni, Wakil Ketua HM Nurwibowo didampingi dua anggota dewan, Misbah dan Sukanto. Editor: Supriyadi