“Kondisi ini harus disikapi dengan serius. Soalnya, waktu yang tersisa hanya berkisar satu bulan saja. Lakukan akselerasi agar realisasi fisik ini bisa sesuai target,” tegas Sumarsono saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) triwulan IV 2018, di gedung Riptaloka setda Grobogan, Senin (10/12/2018).
Besarnya anggaran dalam APBD 2018 untuk proyek fisik nilainya berkisar Rp 1,1 triliun. Dana sebesar ini, digunakan untuk membiayai 513 program dan 2.183 kegiatan yang tersebar di 49 OPD.
Ia meminta kepada semua kepala OPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran bisa sesuai target. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.
“Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu. Jangan sampai ada yang tidak selesai. Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi,” cetusnya.
Menurut Sumarsono, semua pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas harus mendapat prioritas. Misalnya, sarana jalan dan jembatan karena hasilnya sudah sangat dinantikan masyarakat luas.
“Sebelum akhir tahun, semua proyek harus sudah rampung. Kalau ada rekanan yang bandel jangan ragu untuk mengingatkan atau mengambil tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.Untuk memantau pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran, Pemkab Grobogan saat ini sudah menggunakan sebuah aplikasi online berlabel Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Sismontep). Melalui aplikasi Sismontep ini akan memudahkan dalam memonitor realisasi fisik, realisasi keuangan termasuk pelelangan proyek di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD.Meski demikian, operator Sismontep di tiap OPD belum memaksimalkan aplikasi tersebut. Indikasinya, dalam data terbaru belum mencerminkan kondisi riil kegiatan di OPD tersebut.“Laporan dalam Sismontep ini belum seluruhnya diupdate dengan baik. Saya minta, agar kepala OPD memerintahkan operator Sismontep untuk menginput realisasi pembangunan dan penyerapan anggaran secepatnya, sesuai dengan kondisi riil,” imbuhnya.
Editor: Supriyadi
Murianews, Grobogan - Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Grobogan dimina agar melakukan akselerasi atau percepatan pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2018. Hal itu ditegaskan Sekda Grobogan Moh Sumarsono karena realisasi fisik hingga akhir November dinilai masih rendah, yakni sekitar 80 persen. Sementara target yang ditentukan sebesar 90 persen.
“Kondisi ini harus disikapi dengan serius. Soalnya, waktu yang tersisa hanya berkisar satu bulan saja. Lakukan akselerasi agar realisasi fisik ini bisa sesuai target,” tegas Sumarsono saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) triwulan IV 2018, di gedung Riptaloka setda Grobogan, Senin (10/12/2018).
Besarnya anggaran dalam APBD 2018 untuk proyek fisik nilainya berkisar Rp 1,1 triliun. Dana sebesar ini, digunakan untuk membiayai 513 program dan 2.183 kegiatan yang tersebar di 49 OPD.
Ia meminta kepada semua kepala OPD agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan sehingga serapan anggaran bisa sesuai target. Kemudian, semua kendala yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan anggaran agar selalu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.
“Program kerja yang sudah direncanakan agar segera dilaksanakan tepat waktu. Jangan sampai ada yang tidak selesai. Kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun jangan sampai terjadi lagi,” cetusnya.
Menurut Sumarsono, semua pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas harus mendapat prioritas. Misalnya, sarana jalan dan jembatan karena hasilnya sudah sangat dinantikan masyarakat luas.
“Sebelum akhir tahun, semua proyek harus sudah rampung. Kalau ada rekanan yang bandel jangan ragu untuk mengingatkan atau mengambil tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Untuk memantau pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran, Pemkab Grobogan saat ini sudah menggunakan sebuah aplikasi online berlabel Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Sismontep). Melalui aplikasi Sismontep ini akan memudahkan dalam memonitor realisasi fisik, realisasi keuangan termasuk pelelangan proyek di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD.
Meski demikian, operator Sismontep di tiap OPD belum memaksimalkan aplikasi tersebut. Indikasinya, dalam data terbaru belum mencerminkan kondisi riil kegiatan di OPD tersebut.
“Laporan dalam Sismontep ini belum seluruhnya diupdate dengan baik. Saya minta, agar kepala OPD memerintahkan operator Sismontep untuk menginput realisasi pembangunan dan penyerapan anggaran secepatnya, sesuai dengan kondisi riil,” imbuhnya.
Editor: Supriyadi
