Pemkab Blora Sosialisasikan Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan 

MURIANEWS.com, Blora - Ada sesuatu yang baru dalam pembuatan dokumen kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Blora tahun 2019 ini. Yakni, adanya pemberlakuan tanda tangan elektronik pada dokumen administrasi kependudukan. Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi pemberlakuan tanda tangan elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan yang dilangsungkan di ruang pertemuan Setda Blora. Kepala Dindukcapil Blora Riyanto menjelaskan, sosialisasi ini dilaksanakan atas dasar pemberlakuan Permendagri No 18 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Regester dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, kemudian Permendagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Secara Daring (online), serta Surat Gubernur Jateng tanggal 28 Maret 2019 No. 470/0006989 tentang Pelaksanaan TTE dalam Pelayanan Adminduk. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk melakukan pengesahan dokumen kependudukan, tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan tanda tangan pejabat terkait. Itu karena, bisa dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik berbarcode yang sudah terhubung dengan server Dindukcapil. “Hal ini akan diterapkan untuk pembuatan KK dan akta kelahiran. Dengan TTE maka tanda tangan tidak bisa dipalsukan dan proses penandatanganan tidak perpancang waktu dan tempat,” jelas Riyanto. “Semisal saya sedang ada rapat di Semarang, maka permintaan tanda tangan pembuatan KK baru tidak perlu menunggu saya pulang. Cukup saya cek dari gadget yang saya punya untuk pengesahannya. Sehingga yang tertera di KK dan Akta Kelahiran nanti bukan lagi tanda tangan manual, namun berupa barcode yang menyimpan data pengesahan resmi dari Dindukcapil,” lanjutnya. Menurutnya, dengan adanya sosialisasi ini, maka bukan berarti KK dan akta kelahiran yang lama tidak berlaku. Dokumen adminduk yang lama masih tetap berlaku. Pemberlakuan TTE berbarcode hanya diberlakukan untuk pembuatan dokumen adminduk yang baru karena ada perubahan alamat, pecah KK atau kelahiran anak. Sementara itu, Bupati Djoko Nugroho mengapresiasi langkah Dindukcapil untuk percepatan pengurusan dokumen adminduk melalui pemberlakuan TTE tersebut. Menurutnya, TTE ini merupakan hal baru yang akan membawa manfaat untuk masyarakat. “Kelihatannya memang sulit, dan belum lazim untuk masyarakat. Namun dibalik kecanggihan teknologi ini, justru keamanan kita akan terjamin. Tidak ada lagi oknum oknum yang bisa memalsukan data adminduknya untuk beragam kepentingan. Bagus ini, harus segera disosialisasikan secara luas,” ungkap Bupati.   Reporter: Dani Agus Editor: Supriyadi