“Untuk penanganan kemiskinan itu harus keroyokan atau bersama-sama. Semua pihak terkait harus bersinergi. Kalau diperlukan, bisa menggandeng BUMN, BUMD atau pihak swasta lainnya,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Grobogan saat ini masih termasuk dalam 14 kabupaten yang masuk zona merah kemiskinan. Di mana, angka kemiskinan di 14 kabupaten ini masih di atas angka kemiskinan provinsi.
“Untuk Kabupaten Grobogan, tinggal satu digit lagi bisa keluar dari zona merah dan masuk ke zona kuning. Saya optimis jika semua pihak bersinergi maka dalam waktu dekat, angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan bisa turun,” sambungnya.
Taj Yasin mengemukakan, saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 10,80 persen. Pihaknya menargetkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) di akhir 2023 angka kemiskinan bisa turun hingga berada di angka tujuh persen.
Saat ini, Pemprov mengeluarkan program satu OPD satu desa binaan. Bahkan, ada yang lebih dari empat desa binaan. Desa binaan itu ditempatkan di 14 kabupaten yang masuk zona merah, termasuk Kabupaten Grobogan. Dengan program tersebut, terdapat perubahan yang cukup signifikan.Sementara itu, Bupati Sri Sumarni menyatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan tahun 2018 turun menjadi 12,7 persen dari tahun sebelumnya sebesar 13,27 persen. Penurunan angka kemiskinan ini salah satunya berkat adanya program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin) yang membawa semangat kerjasama, gotong royong, sinergitas dengan berbagai pihak. Yakni, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat setempat. Reporter Dani AgusEditor Supriyadi
MURIANEWS.com, Grobogan - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan, untuk menangani masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Tetapi, butuh sinergitas dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu disampaikan Taj Yasin saat memimpin Rakor Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah yang berlangsung di pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (29/10/2019).
“Untuk penanganan kemiskinan itu harus keroyokan atau bersama-sama. Semua pihak terkait harus bersinergi. Kalau diperlukan, bisa menggandeng BUMN, BUMD atau pihak swasta lainnya,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Grobogan saat ini masih termasuk dalam 14 kabupaten yang masuk zona merah kemiskinan. Di mana, angka kemiskinan di 14 kabupaten ini masih di atas angka kemiskinan provinsi.
“Untuk Kabupaten Grobogan, tinggal satu digit lagi bisa keluar dari zona merah dan masuk ke zona kuning. Saya optimis jika semua pihak bersinergi maka dalam waktu dekat, angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan bisa turun,” sambungnya.
Taj Yasin mengemukakan, saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 10,80 persen. Pihaknya menargetkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) di akhir 2023 angka kemiskinan bisa turun hingga berada di angka tujuh persen.
Saat ini, Pemprov mengeluarkan program satu OPD satu desa binaan. Bahkan, ada yang lebih dari empat desa binaan. Desa binaan itu ditempatkan di 14 kabupaten yang masuk zona merah, termasuk Kabupaten Grobogan. Dengan program tersebut, terdapat perubahan yang cukup signifikan.
Sementara itu, Bupati Sri Sumarni menyatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan tahun 2018 turun menjadi 12,7 persen dari tahun sebelumnya sebesar 13,27 persen. Penurunan angka kemiskinan ini salah satunya berkat adanya program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gebertaskin) yang membawa semangat kerjasama, gotong royong, sinergitas dengan berbagai pihak. Yakni, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat setempat.
Reporter Dani Agus
Editor Supriyadi
