Tuntut Perda Disabilitas,  FKDK Gelar Audiensi dengan DPRD Kudus

Murianews, Kudus - Sejumlah orang penyandang kebutuhan khusus yang tergabung dalam Forum Komunikasi Difabel Kudus (FKDK)  mengadakan audiensi di DPRD Kudus,  Senin (7/5/2018). Mereka menuntut pembuatan perda disabilitas pemerintah daerah Kudus ramah kepada kaum difabel,  dan bisa menjamin hak hak difabel di Kabupaten Kudus. Dari pantauan, puluhan orang difabel yang tergabung dalam FKDK disambut langsung Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani. Mereka diterima diruang transit DPRD Kudus untuk melakukan audiensi. Ketua FKDK Rismawan Yulianto mengatakan, kedatangannya untuk mengusulkan program menuju Kudus yang inklusi. Di mana pemerintah Kabupaten Kudus ramah difabel dan bisa menjamin hak hak difabel. "Kami meminta kepada DPRD selaku wakil rakyat untuk membuat peraturan daerah perda disabilitas untuk menjamin hak temen temen disabilitas,  kesehatan,  maupun kesejahteraan difabel," ungkapnya saat melakukan audiensi di gedung DPRD Kudus,  (7/5/2018). Ia juga meminta kepada wakil rakyat untuk memberikan alokasi dua persen jumlah pekerja untuk disabilitas. Karena selama ini disabilitas belum memiliki alokasi pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus. "Kami juga minta dua persen jumlah pekerja untuk disabilitas. Dengan begitu teman teman difabel bisa bekerja dan tak ada diskriminasi," pintanya. Menanggapi hal itu,  Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani berjanji akan membuatkan regulasi perda yang jelas. Ia meminta supaya Bupati terpilih nantinya pro terhadap para disabilitas di Kudus. "Intinya perda dulu baru untuk di dalamnya akan diatur.  Kalau usulan itu akan menjadi perda inisiatif, saya akan kawal penuh perda disabilitas," pungkasnya. Editor: Supriyadi