“Pengunduruan diri itu sudah diatur dalam PKPU 20 pasal 7 tahun 2018, intinya bagi caleg yang berasal aparatur sipil negera (ASN), pejabat, kades ataupun perangkat desa, pada saat ia mendaftarkan diri harus menyertakan surat pengunduran diri,” jrlas Komisioner Bawaslu Kudus Rif’an.
Ia mengatakan, di Kudus ada dua kades yang nyaleg pada pemilu 2019. Yakni kades Karangbener, dan kades Loram Wetan. Selain itu, juga ada perangkat desa dari kecamatan kota, kemudian ada anggota BPD desa Gondangmanis.
“Pejabat yang dibiayai oleh uang negara, satu hari sebelum penepatan daftar calon tetal (DCT), dia harus mengundurkan diri,” lanjutnya.
Dengan demikian, tentunya pihak Bawaslu Kudus akan melakukan penelusuran mengenai surat pengunduran diri dari setiap kades atau perangkat desa yang mencalonkan dari wakil rakyat. Apakah para bacaleg tersebut sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri apa belum.
“Tentunya kami akan membuktikan bacaleg yang bersangkutan diloloskan oleh KPU sudah menyerahkan surat pernyertaan apa belum. Kemudian nantinya H-1 sebelum ditetapkan DCT, apakah calon itu benar-benar menyerahkan surat pemberhentian dari kades atau perangkat desa,” tegasnya.Sementara itu, selain perangkat desa yang harus mengundurkan diri saat nyaleg, Bawaslu Kudus juga meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai DPRD. Hanya, saja, di Kudus tidak ada ASN yang menyaleg.“Tak terkecuali ASN yang mencalonkan menjadi wakil rakyat harus juga mengundurkan diri. Kemarin ada satu, namun si ASN ini pada saat pendaftaran sudah pensiun menjadi ASN. Sehingga ia tidak perlu mengundurkan diri dari ASN. Setelah ditetapkan pada tanggal 20 nanti, ia posisinya sebagai warga biasa,” tutupnya.
Editor : Supriyadi
Murianews, Kudus – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus mengingatkan bagi kepada desa (kades) yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat untuk mundur dari jabatan sebagai Kades. Hal ini sesuai dengan aturan pemerintah, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kades ataupun perangkat desa harus mundur dari jabatannya.
“Pengunduruan diri itu sudah diatur dalam PKPU 20 pasal 7 tahun 2018, intinya bagi caleg yang berasal aparatur sipil negera (ASN), pejabat, kades ataupun perangkat desa, pada saat ia mendaftarkan diri harus menyertakan surat pengunduran diri,” jrlas Komisioner Bawaslu Kudus Rif’an.
Ia mengatakan, di Kudus ada dua kades yang nyaleg pada pemilu 2019. Yakni kades Karangbener, dan kades Loram Wetan. Selain itu, juga ada perangkat desa dari kecamatan kota, kemudian ada anggota BPD desa Gondangmanis.
“Pejabat yang dibiayai oleh uang negara, satu hari sebelum penepatan daftar calon tetal (DCT), dia harus mengundurkan diri,” lanjutnya.
Dengan demikian, tentunya pihak Bawaslu Kudus akan melakukan penelusuran mengenai surat pengunduran diri dari setiap kades atau perangkat desa yang mencalonkan dari wakil rakyat. Apakah para bacaleg tersebut sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri apa belum.
“Tentunya kami akan membuktikan bacaleg yang bersangkutan diloloskan oleh KPU sudah menyerahkan surat pernyertaan apa belum. Kemudian nantinya H-1 sebelum ditetapkan DCT, apakah calon itu benar-benar menyerahkan surat pemberhentian dari kades atau perangkat desa,” tegasnya.
Sementara itu, selain perangkat desa yang harus mengundurkan diri saat nyaleg, Bawaslu Kudus juga meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai DPRD. Hanya, saja, di Kudus tidak ada ASN yang menyaleg.
“Tak terkecuali ASN yang mencalonkan menjadi wakil rakyat harus juga mengundurkan diri. Kemarin ada satu, namun si ASN ini pada saat pendaftaran sudah pensiun menjadi ASN. Sehingga ia tidak perlu mengundurkan diri dari ASN. Setelah ditetapkan pada tanggal 20 nanti, ia posisinya sebagai warga biasa,” tutupnya.
Editor : Supriyadi
