Harso melaporkan bahwa wilayah Mejobo merupakan 63% sawah dan 37% merupakan tanah pekarangan. Selain itu, mejono juga dialiri 4 sungai besar dan 15 sungai kecil. Dirinya mengungkapkan bahwa beberapa titik sudah dinormalisasi untuk persiapan menyambut musim hujan, diantaranya tanggul sungai piji, sungai golangtepus, dan sungai jojo.
"Semua desa di wilayah mejobo merupakan wilayah terdampak banjir," ujarnya sambil menunjukkan peta genangan dan peta evakuasi yang dibuat atas perintah Bupati setelah acara penutupan TMMD, selasa (13/11).
Tamzil mengapresiasi telah dibuatnya 2 peta yaitu peta genangan dan peta evakuasi, serta berpesan untuk melengkapi satu peta lagi yaitu peta terdampak. Untuk itu, dia mengimbau kepada Camat dan Kades untuk memahami wilayahnya masing-masing yang rawan bencana dengan mengajak tokoh masyarakat pada rapat selanjutnya.
Dengan begitu dapat menggerakkan peran masyarakat untuk kerja bakti di tanggul-tanggul yang rawan serta membersihkan “dangkel” pohon yang sekiranya menghambat aliran sungai. “Jumat depan warga diminta untuk membersihkan dangkel itu dulu saja, dan tanggul yang tipis,” pesannya kepada Kepala Desa.
Dirinya menekankan untuk mengutamakan penyelamatan jiwa ketika terjadi bencana banjir. “Penyelamatan jiwa dulu, itu yang paling penting terutama pada anak-anak dan perempuan, yang kedua penyelamatan benda-benda berharga seperti ijazah, sertifikat,” katanya.
[caption id="attachment_152109" align="alignnone" width="715"]
Bupati Kudus HM Tamzil saat memimpin rakor bencana di Aula Kecamatan Mejobo, Jumat (16/11/2018). (MuriaNewsCom/Dian Utoro Aji)[/caption]
Kemudian kebutuhan logistik yang harus disiapkan dalam menghadapi bencana banjir. Posko penanganan banjir juga harus disiapkan tahun ini untuk penganganan sementara, rencananya 2019-2020 akan ditangani jangka panjang dengan dibuat bendung-bendung kecil di sekitar dawe dan piji.
Rencananya, akan dibentuk organisasi Emergency Center dibawah BPBD Kudus untuk mempercepat penanganan bencana di daerah Kecamatan. “Emergency center kita akan buat induknya di BPBD, cabangnya di kecamatan,”. Gagasan tersebut merupakan hasil kunjungan ke Sulawesi beberapa waktu lalu untuk mempelajari penanganan bencana dengan Emergency Center.Hartopo juga menyampaikan dua hal yang perlu diperhatikan mengenai penanggulangan bencana. Pertama, belum adanya gedung-gedung yang memadai sebagai pengungsian ketika terjadi bencana banjir. Terutama mengenai fasilitas dan kebutuhan bagi pengungsi berupa makanan dan obat-obatan."Sebelum banjir kita semua harus tahu kondisi-kondisi wilayah rawan bencana, saya dulu turun ke lokasi tidak ada makanan, obat-obatan, bahkan dapur umum untuk pengungsi," ungkapnya.Hartopo menambahkan bahwa penganggaran untuk bencana harus cukup setiap tahunnya, dana tersebut digunakan sebagai penyediaan fasilitas pengungsian mulai dari kegiatan penanggulangan, penanganan dan perbaikan dampak setelah bencana.Agus melaporkan bahwa kemarin terjadi banjir di sungai Piji yang membawa sampah dari utara menuju selatan. Untuk itu perlunya komitmen dari Pemdes dengan berkerjasama dengan BPBD dan OPD terkait untuk membersihkan tanggul dan memotong pohon disekitar sungai yang kiranya menghambat aliran sungai."Seperti di piji ada pohon-pohon bambu jika longsor dapat menghambat aliran sungai," katanya.
Editor: Supriyadi
Murianews, Kudus - Bertempat di Aula Kecamatan Mejobo, Jumat (16/11/2018), Bupati Kudus H.M. Tamzil dan Wakil Bupati H.M. Hartopo menggelar rapat bersama camat Harso Widodo berserta seluruh Kepala Desa. Rapat yang membahas persiapan untuk mengantisipasi daerah rawan bencana banjir di Wilayah Mejobo dihadiri pula oleh Asisten 1 Sekda, Agus Budi Satriyo, BPBD Kudus berserta Kepala OPD terkait.
Harso melaporkan bahwa wilayah Mejobo merupakan 63% sawah dan 37% merupakan tanah pekarangan. Selain itu, mejono juga dialiri 4 sungai besar dan 15 sungai kecil. Dirinya mengungkapkan bahwa beberapa titik sudah dinormalisasi untuk persiapan menyambut musim hujan, diantaranya tanggul sungai piji, sungai golangtepus, dan sungai jojo.
"Semua desa di wilayah mejobo merupakan wilayah terdampak banjir," ujarnya sambil menunjukkan peta genangan dan peta evakuasi yang dibuat atas perintah Bupati setelah acara penutupan TMMD, selasa (13/11).
Tamzil mengapresiasi telah dibuatnya 2 peta yaitu peta genangan dan peta evakuasi, serta berpesan untuk melengkapi satu peta lagi yaitu peta terdampak. Untuk itu, dia mengimbau kepada Camat dan Kades untuk memahami wilayahnya masing-masing yang rawan bencana dengan mengajak tokoh masyarakat pada rapat selanjutnya.
Dengan begitu dapat menggerakkan peran masyarakat untuk kerja bakti di tanggul-tanggul yang rawan serta membersihkan “dangkel” pohon yang sekiranya menghambat aliran sungai. “Jumat depan warga diminta untuk membersihkan dangkel itu dulu saja, dan tanggul yang tipis,” pesannya kepada Kepala Desa.
Dirinya menekankan untuk mengutamakan penyelamatan jiwa ketika terjadi bencana banjir. “Penyelamatan jiwa dulu, itu yang paling penting terutama pada anak-anak dan perempuan, yang kedua penyelamatan benda-benda berharga seperti ijazah, sertifikat,” katanya.
[caption id="attachment_152109" align="alignnone" width="715"]
Bupati Kudus HM Tamzil saat memimpin rakor bencana di Aula Kecamatan Mejobo, Jumat (16/11/2018). (MuriaNewsCom/Dian Utoro Aji)[/caption]
Kemudian kebutuhan logistik yang harus disiapkan dalam menghadapi bencana banjir. Posko penanganan banjir juga harus disiapkan tahun ini untuk penganganan sementara, rencananya 2019-2020 akan ditangani jangka panjang dengan dibuat bendung-bendung kecil di sekitar dawe dan piji.
Rencananya, akan dibentuk organisasi Emergency Center dibawah BPBD Kudus untuk mempercepat penanganan bencana di daerah Kecamatan. “Emergency center kita akan buat induknya di BPBD, cabangnya di kecamatan,”. Gagasan tersebut merupakan hasil kunjungan ke Sulawesi beberapa waktu lalu untuk mempelajari penanganan bencana dengan Emergency Center.
Hartopo juga menyampaikan dua hal yang perlu diperhatikan mengenai penanggulangan bencana. Pertama, belum adanya gedung-gedung yang memadai sebagai pengungsian ketika terjadi bencana banjir. Terutama mengenai fasilitas dan kebutuhan bagi pengungsi berupa makanan dan obat-obatan.
"Sebelum banjir kita semua harus tahu kondisi-kondisi wilayah rawan bencana, saya dulu turun ke lokasi tidak ada makanan, obat-obatan, bahkan dapur umum untuk pengungsi," ungkapnya.
Hartopo menambahkan bahwa penganggaran untuk bencana harus cukup setiap tahunnya, dana tersebut digunakan sebagai penyediaan fasilitas pengungsian mulai dari kegiatan penanggulangan, penanganan dan perbaikan dampak setelah bencana.
Agus melaporkan bahwa kemarin terjadi banjir di sungai Piji yang membawa sampah dari utara menuju selatan. Untuk itu perlunya komitmen dari Pemdes dengan berkerjasama dengan BPBD dan OPD terkait untuk membersihkan tanggul dan memotong pohon disekitar sungai yang kiranya menghambat aliran sungai.
"Seperti di piji ada pohon-pohon bambu jika longsor dapat menghambat aliran sungai," katanya.
Editor: Supriyadi
