HM Tamzil mengatakan kondisi Kudus saat ini secara singkat baik dalam berbagai bidang. Seperti kondisi geografis dan pertumbuhan penduduk Kudus.
"Penduduk terbanyak di Kudus didominasi oleh kaum milenial yakni usia 20-24 tahun. Kaum milenial mencapai 80 ribu jiwa dari total 851 ribu jiwa di Kudus," paparnya.
Mengenai visi misi yang kemudian dijabarkan dalam sembilan program pokok yang salah satunya mengenai akses lapangan kerja. Ia mengaku akan melalukan pelatihan dan pendampingan kepada 500 wirausahawan baru. Setiap tahunnnya nanti akan diberikan modal Rp 10 juta perorang.
"Kami harapkan juga mengungkapkan program perumahan untuk pekerja berpenghasilan rendah minimal UMR. Serta pada kesempatan ini, saya meminta agar peserta mengoreksi barangkali ada yang belum tercantum di RPJMD yang sangat berpengaruh bagi masyarakat," ungkapnya.
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan Perda disahkan paling lambat enam bulan setelah bupati baru dilantik. "Kalau Bupati Kudus dilantik pada 23 September maka batas Perdanya disahkan pada 23 Maret mendatang," jelasnya.
Ia menyampaikan mengenai teknis penyusunan Perda dan substansi yang terkandung di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa tahapan RPJMD sudah dimulai jauh-jauh hari."Yang diterima bapak dan ibu saat ini adalah rancangan akhir RPJMD dan siap untuk di-musrenbang-kan. Jadi nasib lima tahun ke depan Kudus tertuang dalam naskah RPJMD," ujarnya.Sementara itu, Sekda Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris menyampaikan ada empat ratus orang yang hadir dalam Musrenbang. Terdiri dari pejabat pemerintah, DPRD, ormas, organisasi profesi, akademisi, swasta dan unsur kelompok kepentingan masyarakat lainnya."Maksud diadakannya Musrenbang ini adalah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mulai memberikan masukan dan saran untuk perbaikan, dan penyempurnaan Rancangan RPJMD Tahun 2017-2023," jelasnya.Turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kudus, Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Forkompinda Kabupaten Kudus, dan para tamu undangan. Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan di Kudus.
Editor: Supriyadi
Murianews, Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar Musrenbang RPJMD tahun 2018-2023 di penpodo, Rabu (12/12/2018). Orang nomor satu di Kota Kretek HM Tamzil dalam paparannya berharap hasil RPJMD bisa lebih bisa untuk kesejahteraan masyarakat Kudus melalui visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus HM Tamzil dan Hartopo.
HM Tamzil mengatakan kondisi Kudus saat ini secara singkat baik dalam berbagai bidang. Seperti kondisi geografis dan pertumbuhan penduduk Kudus.
"Penduduk terbanyak di Kudus didominasi oleh kaum milenial yakni usia 20-24 tahun. Kaum milenial mencapai 80 ribu jiwa dari total 851 ribu jiwa di Kudus," paparnya.
Mengenai visi misi yang kemudian dijabarkan dalam sembilan program pokok yang salah satunya mengenai akses lapangan kerja. Ia mengaku akan melalukan pelatihan dan pendampingan kepada 500 wirausahawan baru. Setiap tahunnnya nanti akan diberikan modal Rp 10 juta perorang.
"Kami harapkan juga mengungkapkan program perumahan untuk pekerja berpenghasilan rendah minimal UMR. Serta pada kesempatan ini, saya meminta agar peserta mengoreksi barangkali ada yang belum tercantum di RPJMD yang sangat berpengaruh bagi masyarakat," ungkapnya.
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan Perda disahkan paling lambat enam bulan setelah bupati baru dilantik. "Kalau Bupati Kudus dilantik pada 23 September maka batas Perdanya disahkan pada 23 Maret mendatang," jelasnya.
Ia menyampaikan mengenai teknis penyusunan Perda dan substansi yang terkandung di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa tahapan RPJMD sudah dimulai jauh-jauh hari.
"Yang diterima bapak dan ibu saat ini adalah rancangan akhir RPJMD dan siap untuk di-musrenbang-kan. Jadi nasib lima tahun ke depan Kudus tertuang dalam naskah RPJMD," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris menyampaikan ada empat ratus orang yang hadir dalam Musrenbang. Terdiri dari pejabat pemerintah, DPRD, ormas, organisasi profesi, akademisi, swasta dan unsur kelompok kepentingan masyarakat lainnya.
"Maksud diadakannya Musrenbang ini adalah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mulai memberikan masukan dan saran untuk perbaikan, dan penyempurnaan Rancangan RPJMD Tahun 2017-2023," jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kudus, Kepala Bappeda Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, Forkompinda Kabupaten Kudus, dan para tamu undangan. Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan di Kudus.
Editor: Supriyadi
