Jelang Pemilu, Bawaslu Kudus Komitmen Perangi Politik Uang

Terlebih, belakangan ini Caleg DPR RI Bowo Sidik Pangarso dari Dapil II Kudus, Jepara, dan Demak tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bowo ditangkap berikut barang bukti 48 kardus berisi sekitar 400 ribu amplop yang sudah diisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.

Jumlahnya mencapai Rp 8 miliar. Uang itu diduga kuat untuk serangan fajar saat pemilu 2019 ini.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, politik uang diperkirakan masih ada. Hal ini dapat dilihat dari penangkapan OTT yang dilakukan KPK belakangan ini.

Meski demikian, Bawaslu tidak bisa melakukan tangkap tangan atas politik uang. Namun, ketika ada laporan ataupun temuan, pihaknya akan memproses sesuai dengan prosedur.

“Tentunya apabila ada temuan akan langsung memprosesnya sesuai dengan prosedur yang ada,” ungkapnya.

Ia mengatakan, mulai tanggal 14 April 2019 akan mulai melakukan penertiban APK. Termasuk melakukan pengawasan politik uang.
Ia mengatakan, mulai tanggal 14 April 2019 akan mulai melakukan penertiban APK. Termasuk melakukan pengawasan politik uang."Hari tenang pada tanggal 14-16 akan kami lakukan penertiban, Serta pada hari itu juga kami melakukan partoli pengawasan untuk mencegah terjadinya money politik," terangnya.Dengan begitu, diharapkan masyarakat sadar praktik politik uang akan mengotori proses demokrasi. Hal itu juga bisa mendorong perilaku korup dari mereka yang terpilih. Sebab tingginya biaya saat pencalonan."Saya berharap masyarakat bisa berpikir bahwa politik uang yang nilainya tidak seberapa, tapi itu bisa mendorong kalau sudah jadi akan mengeruk yang lebih banyak. Dampaknya 5 tahun belakangan," pungkasnya. Reporter: Dian Utoro AjiEditor: Supriyadi