Paripurna Diwarnai Interupsi, Anggota DPRD Kudus Kembali Minta Pengisian Perangkat Desa Ditunda

MURIANEWS.com, Kudus – Rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Kudus atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus anggaran 2018 diwarnai interupsi sejumlah anggota DPRD. Mereka kembali meminta agar Bupati Kudus menunda pengisian perangkat desa. Interupsi pertama datang dari Anggota DPRD Kudus Rokhim Sutopo. Ia mempertanyakan jawaban hak interpelasi yang diajukan kepada Bupati Kudus HM Tamzil yang tak kunjung dijawab. ”Kami anggota DPRD Kudus kembali menanyakan hak interpelasi yang sudah kami ajukan,” katanya. Senada juga diungkapkan oleh, anggota DPRD Kudus Hadi Sucahyono. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kudus perlu menunda pelaksanaan pengisian perangkat desa. Apabila pengisian perangkat desa tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan cacat hukum. Terlebih lagi perda yang baru belum diparipurnakan. ”Kami khawatir apabila pengisian perangkat desa ini tetap dilakukan akan cacat hukum. Maka dari itu, apa yang disampaian kemarin untuk dilaksanakan, yakni menunda pengisian perangkat desa,” ungkpanya. Anggota DPRD Kudus Ahmad Fatkhul Aziz juga meminta agar pemerintah Kabupaten Kudus untuk menunda pengisian perangkat desa. Sehingga apabila pengisian tersebut ditunda, tidak akan menimbulkan efek hukum. Ia pun mengusulkan agar DPRD dan Pemkab Kudus berkonsultasi ke Gubernur Jawa Tengah. “Kami usulkan konsultasi ke gubernur untuk menanyakan hal in agar tidak menimbulkan efek hukum yang lebih lanjut,” bebernya. Sementara itu, pada paripurna itu Bupati Kudus H.M Tamzil yang didampingi Wakil Bupati Kudus H.M Hartopo menyampaikan jawaban Bupati Kudus atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaknaan APBD Kabupaten Kudus anggaran 2018.   Reporter: Dian Utoro Aji Editor: Supriyadi