Agenda rapat paripurna yang pertama terkait tentang laporan badan anggaran dilanjutkan dengan penandatanganan rancanangan keputusan DPRD Kudus tentang persetujuan atas ranperda Kabupaten Kudus tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019.
Selain itu, juga tentang berita acara persetujuan bersama Plt Bupati Kudus dan DPRD Kudus tentang ranperda perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019. Serta agenda rapat paripurna kedua yakni tentang nota kesepakatan antara pemkab dengan DPRD Kudus tentang KUA-PPAS Kudus tahun anggaran 2020.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Plt Bupati Kudus HM Hartopo, Ketua DPRD Kudus Ahmad Yusuf Roni, Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, Wakil Ketua DPRD Kudus Agus Wariono, Wakil Ketua DPRD Kudus Dedhy Prayogo, para anggota DPRD Kudus berjumlah 30 orang, serta para tamu undangan.
Agenda pertama tentang laporan banggar disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani. Dalam kesempatan itu, Ilwani mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 huruf D peraturan DPRD Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kudus pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD.
[caption id="attachment_170464" align="alignleft" width="1280"]
Rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan bersama Plt Bupati Kudus dan DPRD Kudus tentang ranperda perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019., Senin (12/8/2019). (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji).[/caption]
“Pembahasan dilakukan rapat Badan anggaran yang dilakukan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD),” ungkapanya.
Dari hasil rapat tersebut, dijelaskan bahwa ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Di antaranya, penjelesan Bupati Kudus terhadap ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Agustus 2019.
Materi ranperda sendiri tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 hingga pembahasan dalam rapat kerja dengan TAPD Kabupaten Kudus pada tanggal 8 Agustus 2019.
Materi ranperda sendiri tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 hingga pembahasan dalam rapat kerja dengan TAPD Kabupaten Kudus pada tanggal 8 Agustus 2019.“Maka Badan Anggaran DPRD Kudus dengan ini telah menyelesakan pembahasan ranperda tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019, untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna,” terangnya.Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kudus telah membahas ranperda tersebut. Apalagi, pembahasan sudah sesuai dengan tahapan agenda paripurna. “Sehingga tahapan berlangsung dengan lancar. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.Adapun, pendapatan daerah yang ditetapkan yakni pendapatan setelah perubahan menjadi Rp 2.097 triliun. Semula Rp 1,714 triliun, mendapat tambahan sebesar Rp 383.27 miliar.“Kemudian untuk belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp 2,25 triliun. Semula Rp 1,814 trilun, bertambah Rp 444,68 miliar,” ungkapnya.Sementara itu, agenda rapat paripurna kedua yakni tentang nota kesepakatan antara pemkab dengan DPRD Kudus tentang KUA-PPAS Kudus tahun anggaran 2020. Reporter: Dian Utoro AjiEditor: Supriyadi
MURIANEWS.com, Kudus – DPRD Kudus mengebut pelaksanaan rapat paripurna. Terbaru, DPRD Kudus menggelar dua sekaligus rapat paripurna DPRD Kudus. Hal ini dilakukan mengingat, anggota DPRD Kudus masa bakti 2014-2019 akan habis pada tanggal 21 Agustus 2019 mendatang.
Agenda rapat paripurna yang pertama terkait tentang laporan badan anggaran dilanjutkan dengan penandatanganan rancanangan keputusan DPRD Kudus tentang persetujuan atas ranperda Kabupaten Kudus tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019.
Selain itu, juga tentang berita acara persetujuan bersama Plt Bupati Kudus dan DPRD Kudus tentang ranperda perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019. Serta agenda rapat paripurna kedua yakni tentang nota kesepakatan antara pemkab dengan DPRD Kudus tentang KUA-PPAS Kudus tahun anggaran 2020.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Plt Bupati Kudus HM Hartopo, Ketua DPRD Kudus Ahmad Yusuf Roni, Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani, Wakil Ketua DPRD Kudus Agus Wariono, Wakil Ketua DPRD Kudus Dedhy Prayogo, para anggota DPRD Kudus berjumlah 30 orang, serta para tamu undangan.
Agenda pertama tentang laporan banggar disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani. Dalam kesempatan itu, Ilwani mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 huruf D peraturan DPRD Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kudus pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD.
[caption id="attachment_170464" align="alignleft" width="1280"]
Rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan bersama Plt Bupati Kudus dan DPRD Kudus tentang ranperda perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019., Senin (12/8/2019). (MURIANEWS.com/Dian Utoro Aji).[/caption]
“Pembahasan dilakukan rapat Badan anggaran yang dilakukan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD),” ungkapanya.
Dari hasil rapat tersebut, dijelaskan bahwa ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Di antaranya, penjelesan Bupati Kudus terhadap ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus dalam rapat paripurna pada tanggal 5 Agustus 2019.
Materi ranperda sendiri tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 hingga pembahasan dalam rapat kerja dengan TAPD Kabupaten Kudus pada tanggal 8 Agustus 2019.
“Maka Badan Anggaran DPRD Kudus dengan ini telah menyelesakan pembahasan ranperda tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2019, untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna,” terangnya.
Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kudus telah membahas ranperda tersebut. Apalagi, pembahasan sudah sesuai dengan tahapan agenda paripurna. “Sehingga tahapan berlangsung dengan lancar. Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Adapun, pendapatan daerah yang ditetapkan yakni pendapatan setelah perubahan menjadi Rp 2.097 triliun. Semula Rp 1,714 triliun, mendapat tambahan sebesar Rp 383.27 miliar.
“Kemudian untuk belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp 2,25 triliun. Semula Rp 1,814 trilun, bertambah Rp 444,68 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, agenda rapat paripurna kedua yakni tentang nota kesepakatan antara pemkab dengan DPRD Kudus tentang KUA-PPAS Kudus tahun anggaran 2020.
Reporter: Dian Utoro Aji
Editor: Supriyadi
