Bupati Kena OTT KPK, Pemkab Kudus Yakin Kembali Raih WTP dari BPK RI

“Harus optimistis bisa meraih kembali WTP tahun depan,” kata Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Adi Harjono saat ditemui di pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (12/11/2019).

Ia mengatakan, terkait dengan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Kudus nonaktif oleh KPK beberapa waktu lalu, tidak berpengaruh pada penggunaan uang daerah. Karena kejadian itu diduga menggunakan uang pribadi, bukan uang dari kas daerah.

“Kenapa tidak terpengaruh. Karena tidak ada kaitannya sama dengan penggunaan uang daerah atau uang negara. Kan itu menggunakan uang pribadi ndak ambil uang daerah,” ungkapnya.

Hal itu berbeda ketika kasus dugaan korupsi tersebut ada kaitannya kas daerah atau uang negara, mau tidak mau akan berdampak pada penghargaan WTP. WTP pun akan menurun dratis bahkan tidak mendapatkan penghargaan WTP dan BPK RI.

“Ini terkecuali anggaran, pengadaan barang. Ini karena masuk tersistem dalam OPD,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengaku optimistis penghargaan WTP dari BPK RI tahun depan bisa diraih kembali. Apalagi, jika pelaksanaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Penghargaan itu tidak sulit untuk didapatkan kembali oleh pemkab Kudus.
Untuk itu, ia mengaku optimistis penghargaan WTP dari BPK RI tahun depan bisa diraih kembali. Apalagi, jika pelaksanaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Penghargaan itu tidak sulit untuk didapatkan kembali oleh pemkab Kudus.“Jika pelaksanaan 2019 besok hampir mirip bagus seperti 2018 kemarin akan meraih kembali. harus optimistis,” tegasnya.Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tahun 2019 ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Jateng.Jika tahun lalu ada catatan, tahun ini pemkab meraih WTP tanpa catatan. Penghargaan itu atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 di kantor BPK RI Perwakilan Jateng. Reporter: Dian Utoro AjiEditor: Supriyadi