Di hadapan perwakilan peserta aksi, bupati menyampaikan, jika dirinya tak bicara tentang pro dan kontra. Sebagai perwakilan pemerintah, dirinya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi semua warganya, baik yang pro dan kontra.
“Sebagai pemangku kebijakan di Pemda Rembang, saya akan sangat berhati-hati mengenai soal perizinan. Siapapun yang mengajukan izin usaha, baik itu perorangan atau perusahaan, sepanjang memenuhi syarat dan aturan pasti akan diizinkan," ujarnya.
Kemudian, terkait dengan putusan MA beberapa waktu yang lalu, dirinya mengatakan bahwa yang dipersoalkan dalam hal tersebut adalah izin lingkungan."Putusan itu mengenai izin lingkungan saja. Tapi memang, yang berhak adalah pemprov. Sampai sekarang, saya juga tidak pernah mendapatkan petikan dari MA. Dari informasi Pak Gubernur, dalam putusan itu tidak ada kalimat mengehentikan pembangunan pabrik semen," ucapnya.
Baca juga : Ribuan Warga yang Tanda Tangan Tolak Pabrik Semen di Rembang Disebut Banyak Berasal dari BloraBupati juga mengatakan, jika dilihat dari segi sisi tata ruang, keberadaan pabrik semen di Rembang juga tak ada yang dilanggar. “Kita sudah sangat berhati-hati dengan izin tersebut. Dulu, pemohon meminta luasannya 1.500 hektare. Setelah meneliti tata ruang yang ada dan supaya aman, kita hanya mengizinkan selebar 800 hektare. Kita juga pernah mendatangkan tim ahli UGM, ITB. Kami undang juga dari warga yang pro dan kontra. Supaya bisa sama-sama jelas,” imbuhnya.
Dulu, katanya, pernah ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Menkopolhukam, Watimpres yang datang ke Rembang. Ada juga, katanya, Menteri BUMN dan utusannya. Hal itu membuat pemda sempat heran, karena, menurutnya di Rembang baik-baik saja, menurutnya tidak wajar, jika datang hanya mempersoalkan semen yang ada di Rembang.Di sisi lain, dirinya mengaku sangat iri hati terhadap kehidupan ekonomi di wilayah lain yang cukup makmur. "Saya bukan sebagai corong semen. Namun bila dilihat secara fakta, saya juga iri dengan wilayah lain. Seperti halnya Kudus yang makmur dengan pabrik Rokok, Pati dengan berbagai pabriknya, Gresik ada pabrik Semen, Blora ada Pertamina, Bojonegoro ada minyak. Rembang, yang baru saja ada pembangunan pabrik semen saja kok ya geger terus," ungkapnya.Dalam kesempatan yang sama, Sekda Rembang Subakti menyampaikan, jika adanya pabrik semen dapat mendongkran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi angka pengangguran di Rembang."Tentunya ada yang kontra dan pro. Kita juga pernah menerima kedatangan yang kontra dan juga yang pro. Dengan kedatangan mereka, kita juga bisa bersilaturahmi, dan pemda bisa meneruskan informasi yang didapat dari kedua belah pihak secara tepat kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Baca juga :“Kami Ingin Sejahtera, Kami Sudah Lama Hidup Dalam Kemiskinan”Editor : Kholistiono
Murianews,Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz bersama Wakil Bupati Rembang Bayu Andrianto serta Sekda dan Kapolres Rembang bersedia menemui perwakilan dari peserta aksi pengunjuk rasa pro pabrik semen, Kamis (22/12/2016).
Di hadapan perwakilan peserta aksi, bupati menyampaikan, jika dirinya tak bicara tentang pro dan kontra. Sebagai perwakilan pemerintah, dirinya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi semua warganya, baik yang pro dan kontra.
“Sebagai pemangku kebijakan di Pemda Rembang, saya akan sangat berhati-hati mengenai soal perizinan. Siapapun yang mengajukan izin usaha, baik itu perorangan atau perusahaan, sepanjang memenuhi syarat dan aturan pasti akan diizinkan," ujarnya.
Kemudian, terkait dengan putusan MA beberapa waktu yang lalu, dirinya mengatakan bahwa yang dipersoalkan dalam hal tersebut adalah izin lingkungan."Putusan itu mengenai izin lingkungan saja. Tapi memang, yang berhak adalah pemprov. Sampai sekarang, saya juga tidak pernah mendapatkan petikan dari MA. Dari informasi Pak Gubernur, dalam putusan itu tidak ada kalimat mengehentikan pembangunan pabrik semen," ucapnya.
Baca juga : Ribuan Warga yang Tanda Tangan Tolak Pabrik Semen di Rembang Disebut Banyak Berasal dari Blora
Bupati juga mengatakan, jika dilihat dari segi sisi tata ruang, keberadaan pabrik semen di Rembang juga tak ada yang dilanggar. “Kita sudah sangat berhati-hati dengan izin tersebut. Dulu, pemohon meminta luasannya 1.500 hektare. Setelah meneliti tata ruang yang ada dan supaya aman, kita hanya mengizinkan selebar 800 hektare. Kita juga pernah mendatangkan tim ahli UGM, ITB. Kami undang juga dari warga yang pro dan kontra. Supaya bisa sama-sama jelas,” imbuhnya.
Dulu, katanya, pernah ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Menkopolhukam, Watimpres yang datang ke Rembang. Ada juga, katanya, Menteri BUMN dan utusannya. Hal itu membuat pemda sempat heran, karena, menurutnya di Rembang baik-baik saja, menurutnya tidak wajar, jika datang hanya mempersoalkan semen yang ada di Rembang.
Di sisi lain, dirinya mengaku sangat iri hati terhadap kehidupan ekonomi di wilayah lain yang cukup makmur. "Saya bukan sebagai corong semen. Namun bila dilihat secara fakta, saya juga iri dengan wilayah lain. Seperti halnya Kudus yang makmur dengan pabrik Rokok, Pati dengan berbagai pabriknya, Gresik ada pabrik Semen, Blora ada Pertamina, Bojonegoro ada minyak. Rembang, yang baru saja ada pembangunan pabrik semen saja kok ya geger terus," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Rembang Subakti menyampaikan, jika adanya pabrik semen dapat mendongkran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi angka pengangguran di Rembang.
"Tentunya ada yang kontra dan pro. Kita juga pernah menerima kedatangan yang kontra dan juga yang pro. Dengan kedatangan mereka, kita juga bisa bersilaturahmi, dan pemda bisa meneruskan informasi yang didapat dari kedua belah pihak secara tepat kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.
Baca juga :“Kami Ingin Sejahtera, Kami Sudah Lama Hidup Dalam Kemiskinan”
Editor : Kholistiono
