Masyarakat Diimbau untuk Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Koperasi

Murianews,Jepara - Masyarakat di Kabupaten Jepara diimbau untuk lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok koperasi. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah yang mengatasnamakan Koperasi Pandawa. Hal tersebut sebagaimana Surat Edaran (SE) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 518/0001395 tentang Waspada Penipuan. Imbauan tersebut, disampaikan Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno, Jumat (03/02/2017). Yoso mengatakan, surat yang dilayangkan Pemprov Jateng pada 26 Januari 2017 kepada bupati/walikota se Jawa Tengah ini, berisi tentang imbauan kepada masyarakat terkait penipuan berkedok Koperasi Pandawa yang saat ini marak beredar. “Ini salah satu contohnya yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Yakni, ada sebuah lembaga yang mengatasnamakan Koperasi Pandawa berkedudukan di Malang telah terindikasi melakukan praktik penipuan kepada masyarakat,” katanya. Modus penipuan yang dilakukan, yakni petugas dari Koperasi Pandawa  mengajak debitur untuk tidak membayar hutang-hutangnya. Pihak koperasi menyampaikan, jika nasabah tidak perlu membayar hutang-hutangnya karena akan ditanggung negara. Pengelolaannya sendiri melalui Koperasi Pandawa sehingga nasabah diminta membayar uang pendaftaran atau menerbitkan surat berharga kepada nasabah senilai Rp. 1.800.000. “Dengan iming-iming ini, saat ini telah banyak masyarakat dan lembaga keuangan lainnya yang telah menjadi korban” paparnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai setiap penawaran dari koperasi atau lembaga lain yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan. “Mulai sekarang, masyarakat harus mempuyai pemahaman edukasi tentang lembaga keuangan yang aman,” ujarnya. Pihaknya juga berpesan kepada bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya sebagai peringatan dini agar kasus di Kabupaten Wonogiri tidak terjadi di Jepara. Ia juga mengimbau, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan, atau menjadi korban seperti kasus tersebut, untuk dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum. Editor : Kholistiono