"Per tahunnya nanti ada 3 ribu rumah ditata. Apalagi tahun 2017 ini, kita ada bantuan dari Kementerian Perumahan untuk bedah 1.000 unit rumah tidak layak huni. Sedangkan dari anggaran Pemprov Jawa Tengah, ada 870 rumah dan Pemkab Rembang sendiri menyasar 1.100 rumah," kata Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Dia melanjutkan, jika hal ini berjalan secara maksimal setiap tahunnya, maka sampai 5 tahun pemerintahan ke depan, mengenai masalah rumah tidak layak huni di Rembang dapat dituntaskan.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kegiatan bedah rumah juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Rembang. "Perbaikan rumah tidak layak huni juga sebagai prioritas. Sehingga menjadi salah satu langkah percepatan menurunkan angka kemiskinan. Sebab saat ini wilayah Rembang masih dilanda kemiskjnan dengan prosentase sekitar 19 persen. Dan mudah-mudahan dengan bedah rumah ini bisa menurunkan angka kemiskinan di kisaran titik 11 persen," ungkapnya.Ia mengakui, bahwa menurunkan ke angka 11 persen memang sangat berat. Namun, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa mewujudkan itu. "Memang berat, tapi bagaimanapun harus dijalankan. Mengingat sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selain itu Rembang juga mempunyai banyak potensi yang akan dioptimalkan. Kami optimis bisa mewujudkan kegiatan bedah rumah yang akan ditargetkan sebanyak 3 ribu rumah tiap tahunnya," imbuhnya.
Editor : Kholistiono
Murianews, Rembang - Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan bakal membedah rumah tidak layak huni untuk setiap tahunnya sebanyak 3 ribu unit. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jawa Tengah di tahun 2015, jumlah total rumah tidak layak huni di Kota Garam ini mencapai 23 ribu unit.
"Per tahunnya nanti ada 3 ribu rumah ditata. Apalagi tahun 2017 ini, kita ada bantuan dari Kementerian Perumahan untuk bedah 1.000 unit rumah tidak layak huni. Sedangkan dari anggaran Pemprov Jawa Tengah, ada 870 rumah dan Pemkab Rembang sendiri menyasar 1.100 rumah," kata Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Dia melanjutkan, jika hal ini berjalan secara maksimal setiap tahunnya, maka sampai 5 tahun pemerintahan ke depan, mengenai masalah rumah tidak layak huni di Rembang dapat dituntaskan.
Ia juga mengungkapkan, bahwa kegiatan bedah rumah juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Rembang. "Perbaikan rumah tidak layak huni juga sebagai prioritas. Sehingga menjadi salah satu langkah percepatan menurunkan angka kemiskinan. Sebab saat ini wilayah Rembang masih dilanda kemiskjnan dengan prosentase sekitar 19 persen. Dan mudah-mudahan dengan bedah rumah ini bisa menurunkan angka kemiskinan di kisaran titik 11 persen," ungkapnya.
Ia mengakui, bahwa menurunkan ke angka 11 persen memang sangat berat. Namun, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa mewujudkan itu. "Memang berat, tapi bagaimanapun harus dijalankan. Mengingat sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selain itu Rembang juga mempunyai banyak potensi yang akan dioptimalkan. Kami optimis bisa mewujudkan kegiatan bedah rumah yang akan ditargetkan sebanyak 3 ribu rumah tiap tahunnya," imbuhnya.
Editor : Kholistiono
