Pada tahun 2016 ini, tercatat rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Rembang, jumlahnya mencapai angka 20 ribu unit. Ini yang membuat Pemkab Rembang harus memutar otak untuk mencari jalan agar rumah-rumah tersebut bisa layak huni.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengutarakan, sesuai data dari dinas terkait, jumlah RTLH saat ini memang sudah berkurang secara maksimal. ”Tahun lalu, yakni sejak 2014 hingga 2015, jumlah RTLH masih ada sekitar 26 ribu unit. Sekarang menurun menjadi 20 ribu unit,” katanya.
Berarti dalam kurun waktu tersebut, pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah merehabilitasi sekitar 3.400-an unit RTLH. Inilah yang juga dilakukan pada tahun 2016 ini.
”Tahun ini, kita akan menargetkan 700 unit RTLH direhabilitasi di Rembang. Sehingga nantinya bisa berkurang dengan baik. Serta bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Rembang,” ujarnya.
Hafidz melanjutkan, dari target tersebut, nantinya pihak pemerintah bakal menggandeng beberapa BUMD, BUMN, ataupun pihak swasta yang mampu diajak kerja sama untuk merehab rumah.”Untuk saat ini sudah ada BUMD yakni Bank Jateng, yang sudah bisa diajak kerja sama dalam hal itu. Bank Jateng mengucurkan biaya sebesar Rp 500 juta untuk fasilitas RTLH sebanyak 50 unit di Rembang,” bebernya.Sementara itu, pihaknya juga mengakui bahwa kegiatan merehab RTLH jika dilakukan dengan mengandalkan dana dari Pemerintah semata, maka kegiatan merehab RTLH tidak akan maksimal. Terlebih akan membutuhkan waktu yang cukup lama.”Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong dunia usaha, BUMN maupun BUMD, agar ikut berkontribusi dan mempunyai tanggung jawab kepada pembangunan daerah setempat,” tegasnya.
Editor: Merie
Murianews, Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang rupanya memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat. Yakni persoalan warganya yang ternyata masih ada yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Pada tahun 2016 ini, tercatat rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Rembang, jumlahnya mencapai angka 20 ribu unit. Ini yang membuat Pemkab Rembang harus memutar otak untuk mencari jalan agar rumah-rumah tersebut bisa layak huni.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengutarakan, sesuai data dari dinas terkait, jumlah RTLH saat ini memang sudah berkurang secara maksimal. ”Tahun lalu, yakni sejak 2014 hingga 2015, jumlah RTLH masih ada sekitar 26 ribu unit. Sekarang menurun menjadi 20 ribu unit,” katanya.
Berarti dalam kurun waktu tersebut, pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah merehabilitasi sekitar 3.400-an unit RTLH. Inilah yang juga dilakukan pada tahun 2016 ini.
”Tahun ini, kita akan menargetkan 700 unit RTLH direhabilitasi di Rembang. Sehingga nantinya bisa berkurang dengan baik. Serta bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Rembang,” ujarnya.
Hafidz melanjutkan, dari target tersebut, nantinya pihak pemerintah bakal menggandeng beberapa BUMD, BUMN, ataupun pihak swasta yang mampu diajak kerja sama untuk merehab rumah.
”Untuk saat ini sudah ada BUMD yakni Bank Jateng, yang sudah bisa diajak kerja sama dalam hal itu. Bank Jateng mengucurkan biaya sebesar Rp 500 juta untuk fasilitas RTLH sebanyak 50 unit di Rembang,” bebernya.
Sementara itu, pihaknya juga mengakui bahwa kegiatan merehab RTLH jika dilakukan dengan mengandalkan dana dari Pemerintah semata, maka kegiatan merehab RTLH tidak akan maksimal. Terlebih akan membutuhkan waktu yang cukup lama.
”Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong dunia usaha, BUMN maupun BUMD, agar ikut berkontribusi dan mempunyai tanggung jawab kepada pembangunan daerah setempat,” tegasnya.
Editor: Merie
