Kejaksaan di Kudus Persilakan Pemdes Ajukan Pendamping Proyek Publik 

Murianews, Kudus – Kepala Kejaksaan Neger (Kajari) Kudus Hasran HS membuka pintu lebar bagi pemerintah desa yang hendak meminta pendampingan pengerjaan proyek. Hal itu dinilai lebih baik untuk keamanan kegiatan proyek. Hasran menjelaskan kalau pemdes merupakan pemerintah paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Kejaksaan juga paling mewaspadai dan juga mengawasi proyek yang mereka kerjakan. "Kami paling mengawasinya itu pemerintah desa, risiko juga tinggi ketimbang SKPD di Pemkab Kudus. Jadi kami mengawasi dengan seksama untuk pemdes," katanya kepada MuriaNewsCom, di kantornya, Senin (9/1/2017).  Menurut Hasran, selagi menggunakan uang negara, Kejaksaan pasti akan mengawasinya. Termasuk juga dengan permintaan pendampingan, juga bakal dilakukan. Dia mengatakan, sampai saat ini tak ada satupun desa yang mengajukan pendampingan. Pihaknya kerap menerima aduan masyarakat, terkait penyelewengan proyek desa di Kudus. Bahkan, laporan dugaan penyelewengan proyek dari sejumlah warga juga telah sampai di kejaksaan. "Kami tetap menindaklanjuti, namun yang sering itu dalam laporan tertulis kerugian ratusan juta, namun setelah diperiksa hanya puluhan. Namun kami pasti akan menindaklanjuti laporan," ujar dia. Hasran mengimbau agar pemdes berhati-hati dalam bertindak, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik baiknya. "Kordinasi dengan BPD dan tokoh masyarakat sangat penting. Termasuk juga dengan sekdes yang paham tentang aturan. Apalagi jika menggunakan uang negara, semuanya ada aturannya," jelasnya. Editor : Akrom Hazami Baca juga :  Kejari Kudus Akan Buru Proyek Publik yang Curang