Buruh Kudus, Jika Tak Dibayar Sesuai UMK, Hubungi Nomor Ini!

Murianews, Kudus - Pemkab Kudus membuat pos aduan bagi para karyawan yang tak mendapat haknya. Dalam pos tersebut, para karyawan yang tidak mendapatkan hak atau dicurangi dalam bekerja dapat lapor. Bahkan laporan cukup via telepon yang disiapkan secara khusus untuk menanganinya. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha  Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang TW melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Yusi Sasepti, mengatakan nomor tersebut terdapat dipampang pada kantor. Semua karyawan bisa melaporkan jika sampai ada tindakan yang tidak sesuai. "Kami menyiapkan hotline pengaduan Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017. Nomornya adalah 082325430077. Jadi bagi yang dirugikan dapat menghubungi nomor tersebut," katanya kepada MuriaNewsCom di tempat kerjanya, Kamis (2/1/2017). Menurutnya, nomor dipastikan selalu aktif. Khususnya pada saat jam kerja. Nomor dipastikan dapat selalu dihubungi oleh para pekerja. Karena, pihak dinas sudah menyiapkan petugas khusus yang memegang nomor tersebut atau sebagai admin. Bagi para pelapor diminta tidak usah takut saat memberikan laporan. Pihak Dinas memberikan jaminan keamanan dalam masyarakat melakukan aduan. Untuk itu, masyarakat tak usah khawatir. Namun, pihaknya memasang sejumlah syarat dalam hal memberikan laporan. Di antaranya dengan memberikan informasi yang benar, identitas pelapor juga harus  sesuai dan juga bersedia untuk dipanggil saat memberikan laporan kepada pemerintah. "Jadi tidak semuanya kami tindaklanjuti. Jika ada yang tidak sesuai, maka kami tidak akan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut," ujarnya. Jika berdasarkan laporan sesuai, pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Dan jika benar terjadi kecurangan, maka hukuman akan dilakukan sesuai dengan aturan. Sebab sampai saat ini tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Dikatakan Yusi, cara tersebut merupakan upaya pemantauan UMK di Kudus dalam bidang karyawan. Sebab cara yang diterapkan adalah selain cara sosialisasi ke perusahaan, penjaringan dari tingkat karyawan juga dilakukan Dikatakan, beberapa waktu yang lalu sosialisasi kepada perusahaan sudah dilakukan. Dalam sosialisasi, tak hanya pihak perusahaan yang diberikan pengarahan. Namun juga disosialisasikan kepada para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja. "Kami juga rutin komunikasi dengan SP (serikat pekerja). Sebab mereka adalah mitra kami dalam hal penegakan UMK sesuai dengan aturan," jelasnya. Editor : Akrom Hazami