Jasa Travel Anggap Wacana Hal yang Aneh

Murianews, Kudus - Wacana larangan bus ke kawasan Colo Kudus dianggap hal yang aneh bagi penyedia jasa travel. Sebab, dengan adanya larangan tersebut bakal mampu mengurangi peziarah atau wisatawan ke kawasan Muria. Sofian Hadi, dari Namira Tour mengatakan,  wacana kebijakan tersebut mampu mematikan wisata Colo. Karena, pengunjung bakalan malas lantaran terlalu ribet angkutan umumnya, serta banyak mengeluarkan biaya. "Hal itu bisa mengurangi hingga 30 persen jumlah wisatawan. Dan itu sangat berpengaruh kepada kelangsungan pariwisata di kawasan atas atau Colo," katanya saat dihubungi MuriaNewsCom, Kamis (2/2/2017).  Menurutnya, jika sampai larangan dilaksanakan, maka kemungkinan yang terjadi dua hal. Yaitu tidak ke Colo atau meninggalkan Colo saat berwisata. Aatau bagi peziarah hanya akan berziarah ke makam Sunan Kudus saja. "Padahal kan ziarah wisata tak hanya ke makam saja. Tapi juga perjalanan dan sampai dengan pemandangan wialayahnya," ujarnya. Dia menyayangkan jika kebijakan sampai terjadi. Karena di Kudus punya dua makam wali yang banyak menyedot  peziarah. Jika satu saja tak dikunjungi maka pemasukanya jelas berkurang. Menurutnya, pemerintah harusnya mempromosikan lebih gencar wisata, bukan malah membuat aturan yang mempersulit pengunjung untuk datang ke kawasan Muria. "Kalau bisa malah dibuat satu jalur untuk bus jika memang alasannya penuh. Jadi naiknya lewat mana dan turun lewat mana. Itu mungkin lebih pas," jelasnya. Rian Mahendra, Direktur Operasional PO Haryanto mengatakan,  wacana itu bakal berdampak  pada jumlah peziarah.  Sebab yang biasanya ziarah ke seluruh makam Walisongo, nantinya akan berubah. “Mungkin tidak ke makam Sunan Muria,” ujarnya. Tak hanya itu, dia juga melihat tentang masyarakat yang banyak menggantung nasibnya dari peziarah. Katakanlah pedagang, jika sampai sepi, maka besar kemungkinan mereka juga akan kesulitan dalam hal pemasukan. "Kalau usul, sebenarnya pemerintah tinggal mengatur lalu lintas dan memperbanyak rambu saja. Sebab jika sampai dilarang, maka mampu mengurangi pendapatan daerah," imbuhnya. Editor : Akrom Hazami