28 Anggota DPRD Kudus Nyatakan Tak Percaya Terhadap Pimpinan

Sejumlah anggota yang menandatangani antara lain dari Fraksi PDIP, Gerindra, PKB, Fraksi Hanura - Demokrat (FHD), Persatuan Bintang Pembangunan (PBP), Golkar, Nasdem, serta Fraksi PKS. Sebagaimana diketahui di DPRD Kudus terdapat delapan fraksi.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Superiyanto menyebutkan kalau langkah tersebut diambil lantaran pimpinan dianggap tak menjalankan tugasnya dalam perombakan. Atas keprihatinan itulah para anggota menjalankan hal tersebut  "Hari ini mosi tersebut akan kami masukan ke sejumlah tempat, seperti DPRD, fraksi serta sejumlah Tempat lainnya," katanya saat jumpa pers, Kamis (5/4/2017)

Menurutnya anggota ‎dewan merasa dirugikan dengan tak segera dilaksanakannya pemilihan Alkap, -semisal Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), serta Badan Legislasi (Banleg), dan perombakan fraksi. Sebab, masa jabatan pimpinan komisi dan masa keanggotaan alat kelengkapan, sudah usai per-Sabtu (25/3/2017) lalu.

Dikatakan kalau sebenarnya fraksi sudah mengajukan nama terkait perombakan tersebut. Namun itu dianggap tak sesuai lantaran hanya tertanda ketua fraksi saja dengan disertai stempel.  Padahal, lanjut dia, sebenarnya menurut aturan hanya ketua dan disertai stempel dianggap cukup. Sedangkan untuk sekretaris dianggap tak perlu lantaran aturan berbunyi demikian. "Seperti halnya Bupati, apakah harus dengan tandatangan sekda? Kan tidak, Bupati saja cukup," ungkap dia .
Sementara, anggota dewan lainya, Hendrik  Marantek. Menuturkan kalau munculnya mosi tak percaya ini akibat dari ulah pimpinan DPRD Kudus, yang tak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.Sementara, Ketua DPRD Kudus Masan, mengatakan kalau sebenarnya anggota perlu belajar soal proses dan tahapan yang berlaku. Karena hingga kini ada fraksi Hanura Demokrat yang belum menyerahkan daftar nama-nama secara lengkap. "Selama nama-nama itu belum diserahkan, proses selanjutnya belum bisa dijalankan," jawabnya saat dihubungi awak media.Dijelaskan, kalau sebenarnya sebagai pimpinan siap mengadakan proses lebih lanjut kapanpun. Asalkan semua syaratnya tercukupi. "Sekarang kalau yang tandatangan hanya ketua tanpa diketahui lainya bagaimana jika ada yang protes, jadi seluruh anggota harus tahu," jelasnya.Editor : Akrom Hazami