Hore, 8.000 Warga Kudus Bakal Dicetakkan KTP Elektroniknya

Murianews, Kudus – Sudah pernah melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, namun belum mendapatkan fisiknya? Bagi warga Kabupaten Kudus yang sudah melakukannya, patut bergembira karena sebentar lagi, KTP elektronik mereka akan dicetak. Tapi nanti dulu. Jangan terlalu bergembira dahulu. Pasalnya, KTP elektronik yang akan dicetak, jumlahnya juga sangat terbatas. Hanya akan ada 8.000 lembar saja.”Ini terkait dengan pengiriman blanko KTP elektronik yang sudah kami terima dari pemerintah pusat, tepatnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu. Namun, jumlahnya hanya 8.000 keping saja,” jelas Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus Putut ”Win” Winarno, Selasa (18/4/2017). Padahal, menurut Win, warga yang sudah melakukan perekaman namun belum mendapatkan fisik KTP elektronik di Kudus, mencapai angka 19.437 orang. ”Memang tidak bisa ter-cover semuanya. Ini karena jumlah blanko yang dikirim pemerintah pusat hanya 8.000 saja,” ujarnya. Blanko KTP elektronik sendiri, mulai tidak tersedia sejak Agustus 2016 lalu. Sejak itu, warga hanya dibekali dengan surat keterangan pengganti KTP elektronik, yang masa berlakunya hanya enam bulan saja. Untuk kemudian diperpanjang lagi. Jika blanko yang didapatkan Disdukcapil Kudus hanya 8.000 saja, maka masih ada sisa 11.437 warga yang masih harus menunggu kapan benar-benar bisa mendapatkan fisik KTP-nya. Bahkan, bisa lebih dari itu. Dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut, Win mengatakan jika, Disdukcapil Kudus akan memberlakukan pendistribusian 8.000 keping KTP elektronik, dengan menggunakan sistem antrean. ”Yakni di mana pemohon yang sudah mendapatkan surat keterangan sejak bulan Agusus 2016 lalu, yang akan dicetakkan fisik KTP-nya. Dan akan dibagikan ke warga melalui kecamatan dan desa,” paparnya. Sementara bagi warga sisanya yang sudah melakukan perekaman namun belum mendapatkan fisik KTP-nya, Win mengaku belum mengetahui kapan blanko tambahan akan didistribusikan kembali ke pihaknya. ”Kalau itu, kami benar-benar tidak tahu. Karena blanko kan, memang didistribusikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Yang jelas, yang akan kami layani dahulu adalah yang sudah perekaman sejak Agustus 2016 lalu,” tuturnya. Editor: Akrom Hazami