Diwaduli Dinas Sosial, Ini Kata DPRD Kudus Komisi D

Murianews, Kudus - Komisi D DPRD Kudus mempertimbangkan aduan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus terkait anggaran yang minim. Dewan akan melihat lebih jauh, apakah anggaran di dinas tersebut layak untuk ditingkatkan ataukah tidak  Ketua Komisi D DPRD Kudus Setya Budi Wibowo, menuturkan pihaknya tak bisa serta-merta menyetujui alokasi anggaran dari dinas. Karena harus dilihat, sejauh mana tingkat kebutuhan dinas tersebut. "Kami akan mempertimbangkan. Kami juga akan melihat penyerapan anggarannya, apakah sesuai ataukah tidak. Karena akan berpengaruh pada pembahasan ke depannya lagi," kata Setya di ruang Komisi D, Selasa (6/6/2017). Menurutnya, peran dinas jelas sangat penting lantaran langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti halnya pemberdayaan perempuan, balai latihan sosial dan tentang KB. Untuk itu, dukungan juga harus diberikan maksimal. Agus Imakuddin, anggota Komisi D lain mengatakan penganggaran dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkumpul dalam Musrenbang. Sayangnya, selama ini Musrenbang dari usulan masyarakat Kudus, lebih banyak pada hal yang bersifat fisik. "Tak ada atau jarang yang mengusulkan tentang sosial dan sebagainya. Paling banyak itu jalan, jembatan, atau drainase dan selokan yang diminta diperbaiki. Jadi masyarakat juga berperan akan hal tersebut," ungkap dia. Editor : Akrom Hazami