Dalam Paripurna yang berjalan internal itu, hanya dihadiri oleh pejabat DPRD saja. Acara dimulai sekitar pukul12.00 WIB, bertempat dalam ruang Paripurna DPRD Kudus.
Ketua DPRD Kudus Masan yang memimpin Paripurna mengatakan, waktu yang dibutuhkan panitia khusus untuk membahas sampai selesai. Namun dia memperkirakan kalau dalam waktu sehari, pansus sudah menyelesaikannya.
"Untuk pembahasan tidak memakan waktu lama, soalnya dalam waktu dekat juga akan diparipurnakan. Paling satu hari selesai, besoklah maksimal," katanya kepada MuriaNewsCom usai Paripurna.
Menurutnya, pertimbangan pembuatan Panitia Khusus adalah pada pasal 66, Perda DPRD Kudus nomor 1/2010 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 1/2011 yang mana diperlukan DPRD untuk membentuk tim khusus.Selain itu, pada 24 Oktober lalu sudah ada rapat dari Badan Musyawarah DPRD Kudus. Hasilnya untuk efektifitas pembahasan memerlukan pembentukan panitia khusus. Dia menambahkan kalau pembahasan harus segera dimulai usai Paripurna. Pembahasan dilakukan oleh semua panitia khusus yang terpilih untuk membahasnya.Pansus ini diketuai oleh Mardijanto asal Fraksi Demokrat, Wakil Ketua Syu'aibul Huda, frasksi PKS serta memiliki 13 anggota yang berasal dari berbagai fraksi lainnya. "Mudah-mudahan dapat segera selesai dan untuk diterapkan tata tertib yang telah diubah oleh pansus," ungkapnya.
Editor : Akrom Hazami
Murianews, Kudus - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kudus, menggelar Paripurna, Selasa (25/10/2016). Paripurna tersebut dalam rangka pembahasan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus.
Dalam Paripurna yang berjalan internal itu, hanya dihadiri oleh pejabat DPRD saja. Acara dimulai sekitar pukul12.00 WIB, bertempat dalam ruang Paripurna DPRD Kudus.
Ketua DPRD Kudus Masan yang memimpin Paripurna mengatakan, waktu yang dibutuhkan panitia khusus untuk membahas sampai selesai. Namun dia memperkirakan kalau dalam waktu sehari, pansus sudah menyelesaikannya.
"Untuk pembahasan tidak memakan waktu lama, soalnya dalam waktu dekat juga akan diparipurnakan. Paling satu hari selesai, besoklah maksimal," katanya kepada MuriaNewsCom usai Paripurna.
Menurutnya, pertimbangan pembuatan Panitia Khusus adalah pada pasal 66, Perda DPRD Kudus nomor 1/2010 yang telah diubah menjadi Perda Nomor 1/2011 yang mana diperlukan DPRD untuk membentuk tim khusus.
Selain itu, pada 24 Oktober lalu sudah ada rapat dari Badan Musyawarah DPRD Kudus. Hasilnya untuk efektifitas pembahasan memerlukan pembentukan panitia khusus. Dia menambahkan kalau pembahasan harus segera dimulai usai Paripurna. Pembahasan dilakukan oleh semua panitia khusus yang terpilih untuk membahasnya.
Pansus ini diketuai oleh Mardijanto asal Fraksi Demokrat, Wakil Ketua Syu'aibul Huda, frasksi PKS serta memiliki 13 anggota yang berasal dari berbagai fraksi lainnya. "Mudah-mudahan dapat segera selesai dan untuk diterapkan tata tertib yang telah diubah oleh pansus," ungkapnya.
Editor : Akrom Hazami
