Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jepara – Peta politik di Kabupaten Jepara dalam tiga kali pemilu terakhir diwarnai munculnya politisi-politisi perempuan. Tren ini semakin membuktikan bahwa suara perempuan semakin memiliki pengaruh cukup besar dalam perpolitikan di Bumi Kartini.

Muhammadun, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, menyebut saat ini selisih pemilih antara perempuan dan laki-laki mencapai 2.390 orang. Pengaruh selisih jumlah tersebut tampak pada peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen.

Pihaknya menyontohkan, pada Pemilu 2009 dan 2014 ada tiga perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Kemudian pada Pemilu 2019 lalu, ada 12 persen atau tujuh perempuan yang terpilih menjadi wakil rakyat.

Muhammadun menjelaskan, dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu kebijakan afirmatif dalam pengajuan calon anggota legislatif perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan juga diatur jelas. Aturan itu diturunkan dalam Peraturan KPU No 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Representasi pengaruh suara perempuan bisa kita lihat pada setidaknya tiga pemilu terakhir. Dan itu cukup signifikan," kata Muhammadun pada seminar pendidikan politik perempuan di Gedung Shima, Kamis (1/4/2021).

Sementara itu, narasumber lainnya Mayadina Rohma Musfiroh, dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu menyampaikan, pendidikan politik di kalangan perempuan perlu dikuatkan. Sebab, bagi dia, tidak ada yang lebih bisa mewakili perempuan kecuali perempuan itu sendiri.
Sementara itu, narasumber lainnya Mayadina Rohma Musfiroh, dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu menyampaikan, pendidikan politik di kalangan perempuan perlu dikuatkan. Sebab, bagi dia, tidak ada yang lebih bisa mewakili perempuan kecuali perempuan itu sendiri."Perempuan harus terlibat sebagai subjek pembangunan. Bukan hanya dijadikan sebagai obyek. Supaya kesetaraan gender bisa terwujud," tegas dia.Sementara itu, Bupati Jepara Dian Kristiandi mendorong para perempuan agar ikut berpartisipasi dalam kancah politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memulai partisipasi itu adalah dengan mengikuti pendidikan-pendidikan politik.Pihaknya menuturkan, pendidikan politik yang diikuti kalangan perempuan itu juga disebut selaras dengan sejarah Jepara dengan perjuangan yang dilakukan oleh perempuan, Raden Ajeng Kartini misalnya. “Saya berharap semangat perjuangan ini dapat diwariskan di masa sekarang,” ujar Dian Kristiandi. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Supriyadi

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler