Pembayaran Insentif Nakes Covid di Jepara Tersendat-sendat

[caption id="attachment_237590" align="alignleft" width="880"] Para nakes di Jepara sedang menangani pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa waktu lalu. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara - Pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Jepara tak lancar. Untuk bulan Agustus 2021 saja, belum ada satupun nakes yang menerima insentif. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara Muh Ali menyebut, sampai sekarang insentif nakes yang sudah terbayarkan baru Rp 28 miliar. Itu pun penggabungan antara tahun lalu dan sekarang. “Yang sudah dibayarkan Rp 28 miliar itu termasuk untuk membayar insentif tahun lalu yang diserahkan ke daerah sebesar Rp 8 miliar,” kata Muh Ali, Kamis (2/9/2021). Pihaknya memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 29.505.675.000 untuk insentif nakes. Hingga Agustus, anggaran yang telah dikeluarkan sebanyak Rp 28.537.305.619. Muh Ali mengungkapkan saat ini masih ada sisa anggaran untuk membayar insentif nakes sebesar Rp 68.369.381. Baca: Geger Pejabat Pemkab Klaten Dapat Vaksin Booster Nakes, Begini Penjelasan PMI Lantaran diprediksi tidak cukup hingga akhir 2021, anggaran untuk insentif nakes ditambah Rp 9 miliar melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara. Sampai saat ini insentif nakes yang dibayarkan, yaitu insentif untuk di Juli. Yaitu dibayarkan pada Agustus lalu. Sementara insetif untuk di Agustus belum ada yang dibayarkan. “Yang dibayar pada Agustus lalu, itu untuk insentif Juli. Tapi, itu pun baru dua yang mengajukan. Yaitu Puskesmas Kedung II dan RSUD Kartini,” ujar Muh Ali. Baca: Petinggi RSUD Kudus Kaget Soal Dugaan Pemotongan Insentif Nakes Pembayaran insentif dilakukan setelah ada pengajuan permohonan dari rumah sakit maupun Puskesmas. Proses pembayaran insentif memakan waktu kurang dari sepekan. Insentif langsung dibayar melalui rekening masing-masing penerima. “Kalau ada yang mengajukan langsung kami proses. Paling lama proses di kami dua hari, lalu diajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Di BPKAD paling lama prosesnya juga dua hari,” ujar Muh Ali.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha