Geruduk Kantor Bupati, Buruh Jepara Tolak Kenaikan UMK Rp 1.403

[caption id="attachment_254181" align="alignleft" width="1280"] Puluhan buruh dari SPSI menggelar aksi penolakan kenaikan UMK di depan kantor Bupati Jepara. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara - Puluhan buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggeruduk kantor Bupati Jepara, Selasa (23/11/2021). Mereka mendesak Pemkab Jepara untuk tidak mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara hanya Rp 1.403. Darmadi, PUK Pimpinan Unit Kerja SPSI HWI menegaskan bahwa buruh menolak tegas usulan upah murah tersebut. Sebelumnya, pihaknya juga ikut pembahasan upah bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. “Kami sangat keberatan dan menolak upah rendah dan murah itu. Kita tahu kebutuhan kita semakin besar terutama di masa pendemi ini,” tegas Darmadi. Baca: Hasil Hitung Dewan Pengupahan, UMK Jepara Hanya Naik Rp 1.403 Darmadi mengusulkan pemerintah menggunakan batas atas dalam menentukan kenaikan UMK. Yaitu naik sekitar empat persen atau Rp 56.272. Artinya, dari yang semula Rp 2.107.000 naik menjadi Rp 2.163.272. Selain menolak kenaikan upah senilai Rp 1.403, Darman juga menuntut agar Bupati Jepara mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub). Nantinya, keputusan itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan untuk menambahi gaji para karyawan, yang selama pandemi Covid-19 ini mengeluarkan biaya tak sedikit untuk membeli masker dan perlengkapan protokol kesehatan lainnya. Baca: UMK Jepara 2022 Tetap Pakai UU Cipta Kerja “Perda itu dimaksudkan supaya kebutuhan pembelian masker dan hand sanitizer, kebutuhan saat pekerja pulang atau pergi bekerja, yang selama ini kita beli sendiri bisa difasilitasi oleh perusahaan,” kata Darmadi. Darmadi menjelaskan, surat tersebut tidak berlaku selamanya. Artinya, jika pandemi ini sudah selesai, aturan tersebut bisa dihilangkan.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Supriyadi