MURIANEWS, Jepara – Prioritas pembangunan pada 2023 mulai dicanangkan Pemerintah Kabupaten
Jepara. Ada tiga poin yang jadi fokus kebijakan pembangunan itu, yakni Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi.
Tiga fokus kebijakan pembangunan itu telah dicantumkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023. Itu disampaikan Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kamis (20/1/2022).
Saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 di Gedung Shima Setda Jepara, Andi mengemukakan ada lima isu startegis dan permasalahan yang masih dihadapi.
Lima isu tersebut yakni, pembangunan kualitas SDM yang berdaya saing; penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.
Kemudian, pembanguan ekonomi yang kokoh dan berkealajutan; perwujudan kota yang maju, modern dan berkelanjutan; terakhir, tata kelola pemerintahan yang gesit, adaptif dan kolaboratif.
Baca juga: Pemkab Blora Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2020, Ini Daftarnya“Berdasarkan data di 2020, angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,68 dan menempati urutan ke-16 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini salah satu yang perlu untuk ditingkatkan dan butuh kerjasama dari semua elemen,” kata Andi.
“Berdasarkan data di 2020, angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,68 dan menempati urutan ke-16 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini salah satu yang perlu untuk ditingkatkan dan butuh kerjasama dari semua elemen,” kata Andi.Andi mengimbau pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan di 2023 agar memperhatikan dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan, sehingga terbangun sinergitas program pembangunan dari setiap entitas.“Seluruh perangkat daerah harus untuk berifikir secara terbuka, memiliki misi kedepan terintegratif dan inovatif yang mampu mengintregasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,” jelas Andi.Andi menyebut jika money follow priority program harus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Hal ini lantaran kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan sangat terbatas.“Hal ini diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas, realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya serta efisiensi program atau kegiatan non prioritas,” tegas dia. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_266800" align="alignleft" width="1280"]
Bupati Jepara Dian Kristiandi saat berpidato di forum Forum Konsultasi Publik di Gedung Shima Setda Jepara, Kamis (20/1/2022). (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption]
MURIANEWS, Jepara – Prioritas pembangunan pada 2023 mulai dicanangkan Pemerintah Kabupaten
Jepara. Ada tiga poin yang jadi fokus kebijakan pembangunan itu, yakni Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi.
Tiga fokus kebijakan pembangunan itu telah dicantumkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023. Itu disampaikan Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kamis (20/1/2022).
Saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 di Gedung Shima Setda Jepara, Andi mengemukakan ada lima isu startegis dan permasalahan yang masih dihadapi.
Lima isu tersebut yakni, pembangunan kualitas SDM yang berdaya saing; penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.
Kemudian, pembanguan ekonomi yang kokoh dan berkealajutan; perwujudan kota yang maju, modern dan berkelanjutan; terakhir, tata kelola pemerintahan yang gesit, adaptif dan kolaboratif.
Baca juga: Pemkab Blora Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan Tahun 2020, Ini Daftarnya
“Berdasarkan data di 2020, angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,68 dan menempati urutan ke-16 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini salah satu yang perlu untuk ditingkatkan dan butuh kerjasama dari semua elemen,” kata Andi.
Andi mengimbau pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan di 2023 agar memperhatikan dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan, sehingga terbangun sinergitas program pembangunan dari setiap entitas.
“Seluruh perangkat daerah harus untuk berifikir secara terbuka, memiliki misi kedepan terintegratif dan inovatif yang mampu mengintregasikan pembangunan lintas sektor secara terukur,” jelas Andi.
Andi menyebut jika money follow priority program harus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Hal ini lantaran kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan sangat terbatas.
“Hal ini diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas, realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya serta efisiensi program atau kegiatan non prioritas,” tegas dia.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi
