Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara berharap persoalan anak tidak sekolah segera dituntaskan. Itu dikatakan Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma'arif, Jumat (3/6/2022).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, lebih dari 4,3 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia tidak bersekolah. Dari jumlah itu, 586 ribu berada di Jawa Tengah. Sementara itu, 17.056 anak Jepara tercatat tidak sekolah.

Pria yang akrab disapa Gus Haiz menyebut keadaan itu perlu penanganan khusus untuk mengentaskan masalah pendidikan tersebut.

Baca: 17 Ribu Anak Jepara Tidak Sekolah

“Tentu, ini menjadi perhatian kita semua. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di Jepara. Yakni, mendorong anak tidak sekolah untuk kembali belajar dan sekolah lagi,” katanya.

Menurutnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah. Selain faktor ekonomi, anak tidak sekolah juga bisa disebabkan oleh faktor geografis, sosial budaya dan juga perundungan.

Kondisi ekonomi keluarga berdampak juga terhadap keinginan anak bersekolah. Umumnya berkaitan dengan biaya sekolah.

“Namun ini sebenarnya tinggal kesadaran kita, karena saat ini sekolah sudah gratis,” jelas dia.Meski demikian, Gus Haiz ini prihatin dengan kasus anak tidak sekolah yang akibat pergaulan dan perundungan atau bullying.“Kadang ATS ini bisa disebabkan oleh ajakan teman. Tapi yang lebih mengkuatirkan adalah korban bullying. Anak menjadi trauma dan tidak mau sekolah lagi,” katanya.Untuk itu, dinas terkait perlu membentuk sebuah lembaga khusus menangani masalah perundungan itu.“Jangan sampai anak trauma dan tidak mau sekolah. Nah, yang seperti ini harus kita dampingi,” imbuh Haiz. Repoter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler