Mahasiswa Jepara Gelar Aksi, Ini Enam Tuntutannya pada Pemerintah

MURIANEWS, Jepara – Aliansi Mahasiswa Jepara melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jepara, Jawa Tengah, Rabu (14/9/2022). Mereka memberi enam tuntutan lewat aksi itu kepada pemerintah.

Sekitar 400 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Unisnu, PMII dan GMNI itu secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan itu dinilai sebagai representasi ketidakadilan pada rakyat.

Dipimpin orator, mahasiswa menuntut enam hal. Pertama, mahasiswa menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.

Lalu, kelima, membuat kebijakan buat seluruh petinggi untuk memperbarui Basis Data Terpadu (BDT), sehingga Kelompok Penerima Manfaat (KPM) akurat.

Keenam, membuat transportasi publik yang terintegrasi ke desa-desa sebagai solusi kenaikan BBM dan solusi kemacetan di Jepara.

Baca: BREAKINGNEWS: Mahasiswa Jepara Gelar Aksi Dorong Motor

Surat berisi enam tututan itu kemudian diserahkan pada Ketua DPRD Jepara dan Penjabat (Pj) Bupati Jepara untuk ditandatangani.
Surat berisi enam tututan itu kemudian diserahkan pada Ketua DPRD Jepara dan Penjabat (Pj) Bupati Jepara untuk ditandatangani.Salah satu koordinator aksi, Abdullah Fatih menilai alasan pemerintah menaikan harga BBM karena subsidi membengkak akibat salah sasaran dan kemudian mencabutnya bukanlah solusi.”Kami sepakat menolak kenaikan harga BBM,” tegas Fatih.Menurut Fatih, mestinya pemerintah menyudahi ego dalam membangun infrastruktur yang dianggap lebih prestise.Mahasiswa Jepara mendesak pemerintah untuk mengutamakan skala prioritas. Yakni kepentingan rakyat.“Kalau tuntutan kami diakomodir dan dikabulkan, kami tidak akan aksi lagi. Tapi, kalau dikhianati, kami akan datang dengan masa yang lebih besar lagi,” jelas Fatih.Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, menyatakan bahwa pihaknya menerima tuntutan tersebut.Selanjutnya, tuntutan itu menjadi rekomendasi DPRD Jepara yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi rakyat.https://youtu.be/K8_o0IMU0n4Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi