Penanganan Orang Terlantar di Jepara Dinilai Kurang

Berdasarkan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades), ada sebanyak 1.167 jiwa. Mereka terdiri dari anak terlantar sebanyak 1.038 jiwa, lansia terlantar 102 jiwa serta gelandangan dan pengemis (Gepeng) sebanyak 27 jiwa.

’’Data itu saya rasa masih abu-abu. Mestinya lebih banyak. Dan kami sudah meminta dinas memvalidasi datanya,’’ kata Nur Hidayat, Selasa (7/2/2023).

Baca: Kejar-kejaran sampai Terperosok, Mobil Rokok Ilegal asal Jepara Diamankan

Menurutnya, masih banyak orang terlantar di kampung-kampung yang belum tersentuh tangan pemerintah. Ia menyebut, tingginya angka orang terlantar itu dilatarbelakangi berbagai masalah, di antaranya kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Politisi NasDem itu kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani orang terlantar itu terlihat dari minimnya anggaran untuk pos tersebut. Di mana, pada 2022 ini, penanganan orang terlantar hanya Rp 2,6 miliar. Jumlah itu dinilainya jauh dari kata ideal.

Meski ukuran ideal sulit ditentukan, anggaran itu harus ditingkatkan lagi. Tujuannya agar lebih banyak orang terlantar yang terbantu.

’’Pemerintah Jepara perhatiannya terhadap masalah sosial masih minim,’’ katanya.
’’Pemerintah Jepara perhatiannya terhadap masalah sosial masih minim,’’ katanya.Nur Hidayat juga menyorot tak adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) milik Pemkab. Adapun rumah singgah lansia pun milik pemerintah provinsi.Untuk itu, lanjut dia, pemerintah daerah harus berterima kasih banyak kepada swasta yang memiliki LKSA. Sebab, jika tidak ada mereka, orang-orang yang terlantar itu tidak akan tertangani.’’Pemerintah harus mendukung LKSA yang ada sehingga orang terlantar bisa tertangani dengan baik di sana,’’ imbuhnya.Nur Hidayat berharap, pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang terlantar. Pihaknya meminta agar Dinsospermades lebih tanggap ketika mendapat informasi adanya orang yang terlantar. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi