Total sebanyak Rp 10 miliar telah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara program tersebut. Itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Hartaya.
’’Tahun ini targetnya ada 687 unit RTLH yang diperbaiki,’’ kata Hartaya, Rabu (8/2/2023).
Dijelaskan, penanganan RTLH di Kabupaten Jepara cukup fluktiatif dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2017-2022) ini. Jumlah RTLH pada 2022 ada 10.118 unit. Dengan penyerapan dari APBD rata-rata 61,11 persen per tahun.
Selain perbaikan RTLH, Disperkim Jepara juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh, akses air minum dan limbah.
Hartaya mengatakan, kegiatan penanganan akses air minum pada 2023 telah dianggarkan dari APBD sebesar Rp 729 juta. Adapun sasarannya yakni di empat desa.Kegiatan serupa juga dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sasarannya yakni 13 desa dan anggarannya total Rp 9,7 miliar.Sedangkan, penanganan kawasan kumuh sejak 2017 hingga 2023 total telah dianggarkan sekitar Rp 28 miliar. Khusus tahun 2023 ini, alokasinya sebesar Rp 11,55 juta. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Jepara – Ditargetkan, sebanyak 687 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah diperbaiki pada tahun ini. Kegiatan itu telah dialokasikan dalam APBD Jepara 2023.
Total sebanyak Rp 10 miliar telah disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara program tersebut. Itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Hartaya.
’’Tahun ini targetnya ada 687 unit RTLH yang diperbaiki,’’ kata Hartaya, Rabu (8/2/2023).
Baca: Kendalikan Inflasi, 70 Ton Beras Medium Disebar di Jepara
Dijelaskan, penanganan RTLH di Kabupaten Jepara cukup fluktiatif dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2017-2022) ini. Jumlah RTLH pada 2022 ada 10.118 unit. Dengan penyerapan dari APBD rata-rata 61,11 persen per tahun.
Selain perbaikan RTLH, Disperkim Jepara juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh, akses air minum dan limbah.
Hartaya mengatakan, kegiatan penanganan akses air minum pada 2023 telah dianggarkan dari APBD sebesar Rp 729 juta. Adapun sasarannya yakni di empat desa.
Kegiatan serupa juga dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sasarannya yakni 13 desa dan anggarannya total Rp 9,7 miliar.
Sedangkan, penanganan kawasan kumuh sejak 2017 hingga 2023 total telah dianggarkan sekitar Rp 28 miliar. Khusus tahun 2023 ini, alokasinya sebesar Rp 11,55 juta.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi
